RUPSLB BNI Tunjuk Febrio Kacaribu sebagai Komisaris dan Sesuaikan Kebijakan Sesuai BP BUMN

Shopee Flash Sale

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menyetujui pengangkatan Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris baru. Febrio menggantikan Suminto yang berhenti menjabat sejak 8 Oktober 2025 karena penugasannya sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ex-officio Kementerian Keuangan.

Febrio saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Keputusan ini diumumkan resmi oleh Direktur Utama BNI, Putrama Wahju Setyawan, pada 16 Desember 2025. Penggantian dilakukan untuk memastikan keberlanjutan kepemimpinan dan memperkuat fungsi pengawasan dalam perseroan.

Penyesuaian Kebijakan BNI Sesuai Permintaan BP BUMN
Selain pengangkatan komisaris baru, RUPSLB juga menyetujui perubahan Anggaran Dasar BNI. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan tata kelola pengawasan oleh holding operasional sesuai amanat Undang-undang BUMN terbaru tahun 2025. Hal ini merupakan tindak lanjut surat permintaan dari Badan Pengatur BUMN (BP BUMN), pemegang saham Seri A Dwiwarna.

RUPSLB juga memberikan pendelegasian kewenangan terkait penyusunan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026. Langkah ini diambil untuk mempercepat proses perencanaan sekaligus memastikan kesiapan operasional BNI memasuki tahun buku baru. Persetujuan juga diberikan untuk pengkinian dokumen Recovery Plan tahun 2025-2026 sebagai bagian dari pemenuhan regulasi dan penguatan keberlanjutan operasional.

Kinerja Keuangan BNI Tetap Solid di Kuartal III-2025
BNI mencatat pertumbuhan kredit yang sehat hingga akhir kuartal III tahun 2025. Total penyaluran kredit tercatat Rp812 triliun, naik 10,5 persen secara tahunan. Pertumbuhan kredit ini terjadi secara merata di seluruh segmen bisnis BNI.

Di sisi pendanaan, dana murah atau CASA tumbuh signifikan sebesar 13,3 persen menjadi Rp613,4 triliun. Kenaikan ini didukung oleh pertumbuhan giro sebesar 14,0 persen dan tabungan sebesar 12,6 persen. Pertumbuhan deposito juga mencatat angka tinggi, yakni 40,4 persen menjadi Rp320,9 triliun, terdorong oleh injeksi likuiditas Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Kementerian Keuangan.

Total Dana Pihak Ketiga (DPK) BNI mencapai Rp934,3 triliun pada akhir September 2025, melejit 21,4 persen dibanding tahun sebelumnya. Dengan modal keuangan yang kuat, perseroan mampu menghadapi tantangan pada tahun mendatang.

Tata Kelola dan Strategi Bisnis Diselaraskan dengan Regulasi Baru
RUPSLB ini menegaskan bahwa BNI terus menyesuaikan struktur tata kelola sesuai perubahan regulasi terbaru. Direktur Utama BNI, Putrama Wahju, menuturkan bahwa setiap keputusan strategis diambil untuk memperkuat governance dan mendukung kelancaran pelaksanaan strategi bisnis BNI ke depan.

Perubahan kebijakan ini diharapkan memperkuat kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Selain itu, penyesuaian dilakukan untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan serta meningkatkan ketahanan perseroan di tengah dinamika industri perbankan nasional dan global.

Keputusan dalam RUPSLB dilakukan secara daring dan dipimpin oleh Komisaris Utama BNI, Omar Sjawaldy Anwar, dihadiri jajaran Dewan Komisaris dan Direksi. Seluruh langkah ini menunjukkan kesiapan BNI menghadapi persaingan dan tantangan di tahun buku 2026 secara lebih optimal.

Fokus BNI pada Penguatan Tata Kelola dan Keberlanjutan
Pengangkatan komisaris baru dan penyesuaian kebijakan memperlihatkan komitmen BNI untuk terus memperbaiki tata kelola perusahaan. Inisiatif ini penting untuk mematuhi mandat Badan Pengatur BUMN dan mendukung pengelolaan yang transparan serta profesional.

Selain itu, pengesahan dokumen Recovery Plan menandai fokus BNI terhadap kelangsungan dan keberlanjutan bisnis. Rencana ini menjadi pedoman penting dalam menghadapi berbagai risiko dan menjaga stabilitas operasional perseroan di masa depan.

Dengan berbagai langkah strategis ini, BNI berusaha memposisikan diri sebagai bank yang lebih adaptif dan responsif terhadap peraturan baru dan kondisi pasar yang dinamis. Penguatan struktur dan kebijakan ini sekaligus menjadi modal penting untuk mendorong pertumbuhan sehat dan berkelanjutan tahun depan.

Berita Terkait

Back to top button