Thomas Djiwandono resmi ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk periode 2026-2031 setelah pengesahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa, 27 Januari 2026. Penetapan ini menandai babak baru sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter, terutama di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah dan penuh ketidakpastian.
Pengangkatan Thomas Djiwandono, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, dianggap strategis untuk memperkuat koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter Indonesia. Komisi XI DPR menyetujui pencalonannya secara bulat setelah melalui proses fit and proper test pada 26 Januari 2026. Thomas menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri dari posisi deputi gubernur BI.
Era Baru Sinergi Fiskal-Moneter
Tantangan global, seperti fragmentasi ekonomi dunia, meningkatnya ketegangan geopolitik, dan volatilitas arus modal internasional, memaksa Indonesia untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai bahwa peran bank sentral harus adaptif dan kolaboratif agar mampu menghadapi perubahan lanskap ekonomi global.
Menurut Fakhrul, pemisahan ketat antara kebijakan fiskal dan moneter sudah tidak relevan lagi. Kini, kedua kebijakan tersebut harus berjalan beriringan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Latar belakang Thomas yang berpengalaman di bidang fiskal bukan berarti mengurangi independensi BI, melainkan menyesuaikan institusi agar dapat lebih kuat merespons tantangan ekonomi saat ini.
Thomas Djiwandono juga memaparkan visi kebijakan BI yang menitikberatkan pada penguatan tata kelola kebijakan yang kredibel, efektivitas instrumen moneter, dan ketahanan sistem keuangan. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, serta sektor keuangan menjadi fokus utama dalam mendukung transformasi keuangan nasional yang berkelanjutan.
Jaminan Independensi Bank Indonesia
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan dukungan penuh atas terpilihnya Thomas. Ia berharap Thomas dapat memberikan perspektif fiskal yang komprehensif, tanpa mengintervensi independensi BI. Purbaya menegaskan, aturan independensi BI tetap menjadi prinsip mutlak dan tidak memungkinkan adanya dominasi kebijakan fiskal terhadap kebijakan moneter.
Sebagai klarifikasi, Thomas mengundurkan diri dari jabatan struktural di Partai Gerindra sejak Maret 2025 dan secara resmi berhenti sebagai anggota partai pada 31 Desember 2025. Hal ini untuk menegaskan komitmen profesionalisme dan menjaga independensi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
Komitmen dan Tantangan ke Depan
Thomas Djiwandono berkomitmen kuat untuk menjaga independensi BI sambil memastikan keselarasan kebijakan fiskal dan moneter. Ia memahami pentingnya peran bank sentral dalam menjaga inflasi sekaligus mendukung stabilitas ekonomi nasional yang dinamis. Pengalaman Thomas yang luas dalam kebijakan fiskal menjadi modal penting untuk mengelola pembiayaan pembangunan, nilai tukar rupiah, serta risiko gejolak ekonomi global.
Pasar juga mulai merespons positif, tercermin dari penguatan nilai tukar rupiah yang stabil di kisaran Rp16.700 per dolar AS pasca pengumuman ini. Kedepannya, sinergi kebijakan fiskal dan moneter diprediksi menjadi kunci untuk mempertahankan stabilitas ekonomi Indonesia di tengah tekanan global yang tinggi.
Penunjukan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI membuka babak baru dalam kerjasama antara tugas bank sentral dan kebijakan fiskal. Hal ini diharapkan dapat membawa Indonesia lebih tangguh menghadapi tantangan ekonomi global sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
