Komisi IX DPR RI menggelar fit and proper test untuk 10 calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan pada 4 Februari 2026. Uji kelayakan ini menjadi momen penting untuk menilai visi dan misi para calon terkait tantangan besar BPJS Ketenagakerjaan, khususnya dalam memperluas kepesertaan dan memperbaiki tata kelola.
Dedi Hardianto dari unsur pekerja menekankan transformasi pelayanan yang bertanggung jawab untuk seluruh pekerja di Indonesia. Ia menyoroti tantangan besar terkait pekerja sektor informal yang pendapatannya rendah dan risiko tinggi, sehingga perlu regulasi agar pemerintah pusat dan daerah bersama-sama mengalokasikan anggaran perlindungan mereka.
Sumarjono Saragih, sebagai calon dari unsur pemberi kerja, menegaskan pentingnya kepatuhan pemberi kerja terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan. Ia menyoroti bahwa perlindungan bagi pekerja formal sudah baik, tetapi masih minim perhatian pada pekerja informal karena kurangnya program dan anggaran di tingkat daerah.
Joko Wahyudi menggambarkan visi inklusif untuk BPJS Ketenagakerjaan yang beradaptasi dengan perubahan global dan iklim. Ia menekankan perlunya memperluas perlindungan sosial bagi berbagai kelompok pekerja, memperkuat tata kelola risiko, dan mendorong inovasi digital untuk efisiensi layanan dan respons cepat terhadap risiko sosial maupun ekonomi.
Alif Noeriyanto Rahman dari unsur tokoh masyarakat menyoroti pentingnya perlindungan bagi pekerja migran Indonesia yang sangat rentan terhadap risiko selama bekerja di luar negeri. Ia mengusulkan pemberian subsidi sebelum keberangkatan dan penguatan edukasi di pusat-pusat migran untuk meningkatkan literasi jaminan sosial.
Dasep Suryanto fokus pada pendekatan kolaboratif antara pemerintah, pemberi kerja, dan pekerja untuk menciptakan perlindungan kerja yang inklusif dan berkelanjutan. Strateginya mencakup membangun kepercayaan pemberi kerja, peningkatan layanan, serta pemanfaatan dana produktif untuk memperluas cakupan peserta.
Ujang Romly menunjukkan perhatian khusus pada pekerja migran muda yang berangkat tanpa kesiapan literasi jaminan sosial. Ia berkomitmen memastikan program BPJS Ketenagakerjaan mendukung perlindungan pekerja migran dan mewajibkan pekerja migran prosedural menjadi peserta aktif.
Heru Budi Utoyo menekankan pentingnya peningkatan tata kelola untuk membangun kepercayaan publik terhadap BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menyoroti digitalisasi dan kolaborasi sebagai kunci untuk memperluas kepesertaan, terutama untuk masyarakat yang belum terjangkau program jaminan sosial.
Beberapa strategi utama dari para calon Dewan Pengawas dapat dirangkum sebagai berikut:
1. Memperluas perlindungan bagi pekerja sektor informal dan migran.
2. Meningkatkan pengawasan tata kelola agar transparan dan akuntabel.
3. Memperkuat kolaborasi lintas lembaga dan pemanfaatan teknologi digital.
4. Mendorong kepatuhan dan peran aktif pemberi kerja.
5. Mengedukasi masyarakat dan mengalokasikan subsidi bagi kelompok rentan.
Fit and proper test ini menunjukkan bagaimana para calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan berupaya menjawab tantangan kompleks dalam memperluas jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia. Fokus pada inklusivitas, tata kelola yang baik, dan inovasi digital menjadi landasan dalam mewujudkan sistem perlindungan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Upaya ini krusial untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan meningkatkan partisipasi pekerja di semua sektor.
