Semester kedua 2025 di Indonesia diwarnai oleh beragam tekanan sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi daya beli masyarakat. Tekanan ini menyebabkan konsumen lebih berhati-hati dalam membeli properti, sehingga pasar residensial mengalami stagnasi terutama pada penambahan inventori rumah baru yang turun hingga 14% setiap bulan.
Penurunan suplai rumah primer menjadi peluang bagi pengembang yang memiliki stok rumah siap huni untuk memenuhi kebutuhan pasar. Kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) yang masih berlaku hingga akhir 2027 juga menjadi stimulus yang mendorong minat beli properti baru.
Sementara itu, inventori rumah sekunder justru bertambah sekitar 5% setiap bulan, terutama di daerah penyangga DKI Jakarta seperti Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Tangerang Selatan. Lonjakan ini terjadi karena beberapa pemilik properti mempertimbangkan untuk melepas aset agar mempertahankan likuiditas di tengah tekanan ekonomi dan kenaikan biaya hidup sepanjang tahun 2025.
Penjualan rumah dengan label “Butuh Uang”, “Jual Cepat”, dan harga di bawah pasar semakin banyak ditemukan. Kondisi ini menunjukkan adanya urgensi pemilik properti untuk segera menjual aset mereka. Selain itu, terjadi pergeseran minat pembeli yang kini lebih condong pada rumah sekunder daripada rumah primer, karena risiko beban ganda cicilan dan sewa pada rumah indent.
Permintaan Properti di Kawasan Industri dan Komuter
Wilayah sekitar industri mengalami pertumbuhan permintaan yang signifikan, terutama di Cikarang yang menunjukkan kenaikan 16% pada semester II 2025. Sebaliknya, kawasan residensial komuter seperti Tambun dan Cibitung justru mengalami penurunan permintaan masing-masing sebesar 22% dan 9%. Hal ini mengindikasikan bahwa kedekatan hunian dengan pusat aktivitas produksi dan kerja semakin menjadi prioritas konsumen.
Tren ini mengarah pada bahwa pasar properti di wilayah penyangga semakin dipengaruhi oleh dinamika sektor industri manufaktur yang terus berkembang. Konsumen kini lebih mengutamakan efisiensi waktu dan biaya transportasi dibandingkan lokasi hunian tradisional.
Penyesuaian Pola Pembiayaan Properti
Strategi pembiayaan juga mengalami adaptasi terhadap kondisi ekonomi saat ini. Konsumen memilih tenor kredit KPR yang lebih panjang dengan plafon pinjaman yang lebih rendah untuk menekan cicilan bulanan. Skema take over dan top up mendominasi hingga 74% transaksi KPR, menandakan prioritas mitigasi risiko suku bunga dan pengelolaan arus kas keluarga.
Fokus pada pembelian rumah siap huni menjadi pilihan utama agar pengeluaran tidak bertambah akibat pembayaran sewa rumah sementara menunggu konstruksi properti selesai. Tren ini membuka peluang lebih besar bagi pengembang yang menyediakan produk properti tanpa proses indent.
Pengaruh Dinamika Global dan Potensi Pemulihan
Memasuki 2026, pasar properti domestik masih harus menghadapi tantangan dari ketidakpastian geopolitik global seperti konflik Timur Tengah dan ketegangan antara AS dan Tiongkok. Dampaknya dirasakan melalui fluktuasi harga minyak, inflasi, serta tekanan pada rantai pasok dan investasi global.
Dalam konteks domestik, ketidakpastian pasar tenaga kerja dan volatilitas keuangan juga menjadi faktor yang memengaruhi kinerja sektor properti. Namun, optimisme muncul dari proyeksi stabilisasi ekonomi dan pemulihan sentimen pasar yang diperkirakan akan mempercepat rebound permintaan properti.
Peluang Pertumbuhan di Wilayah Regional dan Infrastruktur
Pasar properti di luar Pulau Jawa menunjukkan tanda pemulihan kuat, khususnya di kota-kota besar Sumatra seperti Palembang dan Pekanbaru yang mencatat kenaikan permintaan di atas 20%. Pembangunan infrastruktur seperti Kereta Cepat Whoosh dan Tol Getaci turut menjadi pemicu peningkatan minat properti di wilayah Bandung Timur.
Selain itu, percepatan program hilirisasi sumber daya alam memicu lonjakan kebutuhan hunian di wilayah pusat industri komoditas. Provinsi Maluku Utara dan Sulawesi Tengah, contohnya, mengalami kenaikan pencarian rumah sekitar 8-11% seiring dengan ekspansi industri pengolahan nikel.
Tantangan Keterjangkauan dan Kolaborasi Kebijakan
Meski pasar properti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, tantangan utama masih terletak pada keterjangkauan harga dan distribusi hunian yang belum merata. Kolaborasi antarlembaga pemerintah, pengembang, dan keuangan sangat dibutuhkan untuk memastikan suplai properti tidak hanya bertambah, tetapi juga dapat diakses oleh segmen masyarakat yang paling membutuhkan.
Penerapan kebijakan pembiayaan yang inklusif dan pembangunan infrastruktur yang tersebar menjadi kunci untuk mendukung pertumbuhan pasar properti yang berkelanjutan pada tahun 2026. Dengan strategi tepat, sektor properti Indonesia siap melangkah dari tekanan global menuju peluang domestik yang lebih cerah.
Baca selengkapnya di: mediaindonesia.com
