Bank Berikan Relaksasi Kredit untuk Ribuan Debitur KUR yang Terdampak Bencana Sumatra

Ratusan ribu debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terdampak bencana di wilayah Sumatra mendapatkan berbagai kemudahan relaksasi dari perbankan. Skema ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan usaha serta memastikan kualitas kredit tetap terjaga pascabencana yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Kementerian UMKM mencatat sebanyak 201.953 debitur dengan outstanding pinjaman mencapai Rp12,19 triliun telah menerima skema relaksasi tersebut. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengungkapkan data ini hasil pemetaan pada 17 Februari 2026 yang melibatkan beberapa bank besar seperti Bank Syariah Indonesia, BRI, Mandiri, BNI, serta BPD Aceh.

Distribusi Debitur dan Nilai Pinjaman

Debitur terdampak tersebar di tiga provinsi utama dengan rincian sebagai berikut:

1. Aceh: 125.200 debitur dengan pinjaman outstanding Rp7,38 triliun.
2. Sumatra Utara: 53.200 debitur dengan outstanding Rp3,06 triliun.
3. Sumatra Barat: 28.400 debitur dengan outstanding Rp1,79 triliun.

Total ini berjumlah hampir 201.000 debitur dengan total pinjaman yang cukup besar untuk skala UMKM di wilayah terdampak.

Skema Relaksasi yang Diberikan Perbankan

Perbankan menyajikan berbagai kemudahan, di antaranya:

1. Keringanan suku bunga untuk meringankan beban pembayaran cicilan.
2. Masa tenggang (grace period) agar debitur dapat menata kembali keuangan usahanya.
3. Pengaturan ulang status kolektibilitas pinjaman agar tidak langsung masuk kategori kredit macet.
4. Restrukturisasi pinjaman untuk menyesuaikan kembali skema pembayaran.
5. Relaksasi syarat agunan tambahan guna memudahkan akses pembiayaan baru.
6. Kemudahan akses penyaluran KUR baru untuk usaha yang membutuhkan pendanaan tambahan.

Selain itu, pemerintah mengajukan opsi penghapusan kredit sesuai dengan Permenko Nomor 2 Tahun 2026 sebagai bentuk dukungan pemulihan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Perkembangan Program Pendampingan UMKM Pasca Bencana

Pemerintah juga aktif mendorong pemulihan ekonomi melalui program pendampingan UMKM yang mulai menunjukkan hasil positif. Menteri Maman menyebut nilai transaksi penjualan pelaku UMKM di tiga provinsi pascabencana naik sebesar 27,5% sejak program diluncurkan pada pertengahan Januari 2026.

Total transaksi yang tercatat mencapai 3,5 juta transaksi dengan lebih dari 2.000 pelaku UMKM yang terlibat. Produk unggulan yang diminati di antaranya pakaian, makanan, kerajinan tangan, dan perlengkapan kecantikan. Sumatra Barat memimpin jumlah transaksi dengan 2 juta, disusul Sumatra Utara 1,35 juta transaksi. Di Aceh, masih terdapat kendala operasional sehingga transaksi baru mencapai 16.800, meski terdapat tanda-tanda usaha mulai bergeliat kembali.

Bantuan Presiden Rehabilitasi Usaha Mikro

Selain relaksasi kredit, pemerintah menyiapkan Bantuan Presiden (BanPres) untuk rehabilitasi usaha mikro sebesar Rp3 juta per penerima. Bantuan ini diperuntukkan bagi 200.000 usaha mikro terdampak yang belum memiliki akses perbankan agar mereka dapat pulih dan kembali produktif.

Pemerintah juga menyalurkan bantuan produksi untuk mendukung pengaktifan kembali berbagai usaha seperti restoran, kafe, warung, dan toko kelontong. Aktivasi ini melibatkan kolaborasi dinas terkait dan optimalisasi program Corporate Social Responsibility (CSR), khususnya di wilayah Aceh.

Inisiatif kebijakan relaksasi dan pendampingan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi pelaku UMKM pascabencana di Sumatra. Dengan dukungan perbankan dan pemerintah, pelaku usaha diharapkan mampu bangkit dan berkontribusi pada pemulihan ekonomi daerah secara menyeluruh.