Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkolaborasi dengan Pemerintah Inggris untuk mempercepat pembiayaan iklim di sektor perbankan Indonesia. Langkah ini dilakukan melalui pembentukan Kelompok Kerja Pembiayaan Iklim yang diluncurkan pada 26 Februari 2026 di Jakarta.
Inisiatif ini bertujuan mendorong percepatan transisi ekonomi nasional menuju ekonomi rendah karbon. OJK menegaskan pentingnya penguatan manajemen risiko iklim dan ketahanan sektor perbankan untuk mencapai target tersebut.
Peran OJK dalam Transformasi Sistem Keuangan
Penjabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan bahwa transformasi sistem keuangan harus sejalan dengan agenda iklim nasional. Ia menyambut dukungan Pemerintah Inggris yang ikut mendorong pembentukan kelompok kerja tersebut sebagai langkah strategis memperdalam kemitraan bilateral serta inovasi pembiayaan transisi energi hijau.
Manajemen risiko iklim kini menjadi komponen utama dalam arsitektur pengawasan OJK. Pendekatan ini memungkinkan integrasi kebijakan transisi energi ke dalam tata kelola keuangan, manajemen risiko, dan penyaluran pembiayaan yang mendukung program pembangunan berkelanjutan.
Ketahanan Perbankan Indonesia dalam Menyerap Risiko Iklim
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa bank-bank di Indonesia memiliki kapasitas cukup untuk menghadapi tekanan risiko iklim. Hal ini tercermin dari rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) yang tetap di atas batas minimal regulasi, meskipun menghadapi skenario transisi energi yang kompleks.
Dian menilai sektor perbankan tidak hanya kuat dalam mitigasi risiko, tetapi juga memiliki potensi besar mendukung perubahan menuju ekonomi rendah karbon. Ketahanan sistem keuangan dianggap fondasi utama untuk menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Respons Kolektif Terhadap Risiko dan Peluang Iklim
UK Minister for the Indo-Pacific, Seema Malhotra, menekankan bahwa risiko iklim menuntut respons terkoordinasi antara regulator, industri perbankan, dan investor. Semua pihak harus memiliki pemahaman dan kecepatan yang sejajar dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
Seema menjelaskan bahwa ketahanan sistem keuangan bukan hanya soal mengurangi risiko, tetapi juga menangkap peluang dari ekonomi hijau. Dengan kolaborasi yang erat dan pembukaan akses pembiayaan hijau, risiko iklim dapat dialihkan menjadi peluang untuk masa depan yang lebih kuat dan lebih hijau.
Langkah Strategis Kolaborasi Indonesia-Inggris
Kelompok Kerja Pembiayaan Iklim ini merupakan tindak lanjut dari Kemitraan Strategis antara Indonesia dan Inggris yang disepakati oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Januari 2026. Peluncuran melibatkan pejabat tinggi kedua negara, termasuk Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey.
Kerjasama ini membuka ruang bagi peningkatan inovasi keuangan berkelanjutan dan pertukaran pengetahuan antar institusi keuangan kedua negara. Dengan strategi bersama, diharapkan pembiayaan untuk proyek transisi iklim di Indonesia dapat berjalan lebih optimal dan terukur.
Pemerintah dan regulator terus mendorong transformasi sistem keuangan agar dapat menjawab tantangan perubahan iklim dan turut ambil bagian dalam upaya pengurangan emisi karbon secara efektif. Sektor perbankan Indonesia, yang sudah menunjukkan ketahanan yang baik, diharapkan mampu menjadi ujung tombak dalam mendukung percepatan agenda ekonomi hijau nasional.
Baca selengkapnya di: www.suara.com
