Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian dan lembaga terkait segera menyiapkan hunian layak bagi warga yang masih tinggal di pinggir rel kereta api. Arahan itu muncul setelah Prabowo meninjau langsung permukiman padat di kawasan Senen, Jakarta Pusat, dan mendengar sendiri kondisi warga yang telah lama menetap di area tersebut.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan instruksi itu langsung ditindaklanjuti oleh jajaran pemerintah. Ia menyebut Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Perum Perumnas, PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan pihak terkait lain sudah diminta bergerak untuk menyiapkan rumah hunian serta fasilitas mandi, cuci, kakus atau MCK.
Langkah cepat setelah peninjauan di Senen
Menurut Teddy, tim teknis sudah mulai bekerja pada hari yang sama untuk memproses pembangunan hunian dan MCK baru. Lokasinya disiapkan tidak jauh dari kawasan asal tempat warga tinggal agar mereka tidak kehilangan akses terhadap lingkungan yang selama ini sudah mereka kenal.
Teddy juga menyampaikan bahwa saat kunjungan pada Kamis, 26 Maret 2026, warga bercerita telah tinggal di sekitar rel itu selama puluhan tahun. Kondisi tempat tinggal mereka disebut serba terbatas dan belum memenuhi standar hunian yang layak.
“Dan Bapak Presiden ingin agar warga tersebut dapat dibuatkan tempat tinggal dan MCK yang layak untuk ditempati sesegera mungkin,” kata Teddy, dikutip dari Antara.
Aspirasi warga langsung didengar
Kunjungan Prabowo ke kawasan bantaran rel Senen dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kehadiran Presiden sempat mengejutkan warga, namun suasana kemudian berubah menjadi hangat ketika warga mendekat untuk berjabat tangan dan menyampaikan harapan mereka.
Badan Komunikasi Pemerintah menyebut Prabowo tiba di lokasi dan langsung menyapa warga yang antusias menemuinya. Dalam pernyataan sebelumnya, Prabowo mengatakan dirinya menyusuri permukiman di bantaran rel kereta api di kawasan Senen, Jakarta Pusat, yang letaknya sekitar 3 kilometer dari pusat kota Jakarta, untuk mendengar aspirasi masyarakat secara langsung.
Presiden menegaskan pemerintah akan bergerak cepat menyiapkan hunian layak bagi warga bantaran rel sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Instruksi itu juga menunjukkan pendekatan pemerintah yang tidak hanya fokus pada penertiban kawasan, tetapi juga pada penyediaan tempat tinggal yang lebih manusiawi.
Fokus pembangunan hunian dan fasilitas dasar
Dalam kasus permukiman pinggir rel, penyediaan rumah baru saja tidak cukup jika fasilitas dasar masih tertinggal. Karena itu, keberadaan MCK menjadi bagian penting dari penataan, terutama bagi warga yang selama ini tinggal di area padat dengan akses sanitasi terbatas.
Ada beberapa kebutuhan utama yang biasanya harus disiapkan dalam penataan permukiman seperti ini, yakni:
- Hunian yang aman dan layak huni.
- Akses sanitasi dan MCK yang memadai.
- Lokasi relokasi yang tidak terlalu jauh dari sumber mata pencaharian warga.
- Koordinasi antarkementerian dan lembaga agar pembangunan berjalan cepat.
- Pendataan warga agar proses penempatan lebih tertib dan tepat sasaran.
Keterlibatan Perum Perumnas dan PT KAI juga penting karena penanganan kawasan rel tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja. Pemerintah perlu memastikan pembangunan hunian baru selaras dengan tata ruang, keselamatan perkeretaapian, dan kebutuhan sosial warga yang terdampak.
Isu lama di wilayah padat ibu kota
Permukiman di sekitar rel kereta bukan persoalan baru di Jakarta. Banyak keluarga bertahan selama bertahun-tahun karena kedekatan dengan pusat aktivitas ekonomi, meski risiko keselamatan dan keterbatasan fasilitas selalu membayangi kehidupan mereka.
Kondisi seperti itu membuat kebijakan penataan kawasan harus sensitif terhadap kebutuhan warga. Pemerintah dituntut tidak hanya memindahkan, tetapi juga memberi solusi yang membuat warga tetap bisa hidup lebih aman tanpa kehilangan akses ke pekerjaan, sekolah, dan layanan dasar.
Dalam konteks ini, pernyataan Teddy bahwa pembangunan hunian dan MCK baru sudah dimulai menjadi sinyal bahwa arahan Presiden Prabowo tidak berhenti pada instruksi verbal. Langkah awal di lapangan menjadi penting agar penanganan warga pinggir rel bisa segera terlihat hasilnya dan memberi kepastian bagi keluarga yang selama ini hidup dalam keterbatasan.
Baca selengkapnya di: www.beritasatu.com
