Asosiasi Fintech Indonesia atau Aftech menyatakan dukungan terhadap sembilan perusahaan pinjaman daring yang menempuh langkah hukum untuk melawan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dukungan itu diberikan agar ada kejelasan dan kepastian berusaha bagi anggota asosiasi yang kini berada dalam proses hukum tersebut.
Sembilan platform yang terlibat adalah AdaKami, Amartha, Easycash, Julo, Indosaku, Samir, PinjamDuit, LumbungDana, dan Danai. Seluruh perusahaan itu merupakan anggota Aftech dan bergerak di layanan pendanaan berbasis teknologi informasi atau LPBBTI.
Sikap Aftech dan alasan dukungan
Sekretaris Jenderal Aftech, Firlie Ganinduto, mengatakan asosiasi tetap berkomitmen berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Ia menegaskan tujuan utama Aftech adalah menjaga ekosistem fintech agar tumbuh secara sehat, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.
Firlie juga menilai pinjaman online legal memiliki fungsi penting dalam sistem keuangan digital. Menurut dia, layanan LPBBTI membantu menyediakan akses pendanaan yang lebih luas, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan keuangan formal.
Peran pindar dalam ekonomi digital
Dalam ekosistem keuangan digital, layanan pindar legal tidak hanya diposisikan sebagai produk teknologi keuangan. Layanan ini juga dipandang membantu mengalirkan pembiayaan ke sektor riil, yang pada akhirnya memberi kontribusi terhadap aktivitas ekonomi dan produk domestik bruto Indonesia.
Aftech menilai kepercayaan terhadap industri fintech juga datang dari investor global. Para investor tersebut biasanya menilai ketat aspek tata kelola, manajemen risiko, kualitas portofolio, hingga kesiapan teknologi sebelum menanamkan modal.
Keputusan investor untuk masuk ke sektor ini disebut menjadi sinyal bahwa industri fintech Indonesia masih dianggap prospektif. Situasi itu sekaligus menunjukkan bahwa kepastian regulasi dan tata kelola menjadi faktor penting bagi keberlanjutan bisnis pinjaman daring.
Putusan KPPU yang memicu langkah hukum
Di sisi lain, KPPU sebelumnya memutuskan 97 perusahaan pinjol bersalah karena terbukti melakukan pengaturan suku bunga. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur, menjelaskan bahwa majelis komisi menjatuhkan sanksi denda kepada perusahaan-perusahaan tersebut.
Total denda yang dikenakan mencapai Rp 755 miliar. Dari jumlah itu, 52 perusahaan disebut menerima denda minimal Rp 1 miliar karena dinilai melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Daftar pihak dan pokok perkara
- Aftech mendukung anggota yang menempuh jalur hukum.
- AdaKami, Amartha, Easycash, Julo, Indosaku, Samir, PinjamDuit, LumbungDana, dan Danai menjadi perusahaan yang terlibat.
- KPPU menjatuhkan sanksi kepada 97 perusahaan pinjol.
- Total denda yang diumumkan mencapai Rp 755 miliar.
- Dasar putusan merujuk pada dugaan pelanggaran Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999.
Dampak bagi industri fintech
Langkah hukum yang ditempuh para perusahaan anggota Aftech ini menambah perhatian publik terhadap tata kelola suku bunga di industri pinjaman daring. Di saat yang sama, Aftech tampak berupaya menegaskan bahwa kepastian hukum menjadi syarat penting agar pendanaan digital tetap berkembang dan dipercaya pasar.
Perdebatan soal putusan KPPU juga menyoroti posisi LPBBTI sebagai salah satu instrumen pembiayaan alternatif di Indonesia. Di tengah pengawasan yang ketat, industri ini tetap dituntut menjaga transparansi, kepatuhan, dan perlindungan konsumen agar perannya di sektor keuangan digital tetap berjalan sesuai aturan.
