Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan bahwa ancaman kemarau panjang harus dihadapi dengan mitigasi yang lebih kuat dan koordinasi lintas sektor yang rapi. Ia menilai data serta prediksi BMKG perlu dijadikan dasar utama agar dampak kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta gagal panen bisa dicegah sejak awal.
Dalam diskusi daring Forum Diskusi Denpasar 12 bertema Kesiapan Menghadapi Kemarau Terpanjang di 2026, Lestari mengingatkan bahwa masyarakat tidak boleh lengah hanya karena ada atau tidaknya fenomena El Nino. Ia meminta pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan memberi informasi yang tepat agar publik tidak salah memahami situasi cuaca yang berkembang.
Peringatan BMKG soal kemarau 2026
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi musim kemarau 2026 di Indonesia akan datang lebih awal, yakni pada periode April hingga Juni. BMKG juga menyebut kondisi itu berpotensi dipengaruhi El Nino Godzila sehingga musim kemarau bisa berlangsung lebih kering dan lebih panjang dari biasanya.
Dalam paparan yang disampaikan pada forum tersebut, BMKG memproyeksikan 64,5 persen wilayah Indonesia mengalami curah hujan di bawah normal. Puncak kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026, sehingga masa paling rawan perlu diantisipasi sejak jauh hari.
Lestari menilai seluruh data itu tidak boleh berhenti sebagai informasi teknis semata. Ia mendorong agar pemerintah dan masyarakat langsung mengubahnya menjadi langkah perlindungan yang konkret, mulai dari kesiapsiagaan air hingga pencegahan kebakaran lahan.
Mitigasi harus dimulai dari pemahaman publik
Menurut Lestari, pemahaman masyarakat terhadap fenomena cuaca sangat penting agar respons yang muncul tidak keliru. Ia menilai sosialisasi yang konsisten dibutuhkan, terutama untuk menjelaskan perbedaan antara musim kemarau dan El Nino agar publik tidak mencampuradukkan keduanya.
Lestari juga menegaskan bahwa kebijakan yang disiapkan harus mudah dipahami masyarakat dan berorientasi pada perlindungan warga. Ia menilai musim kemarau tidak boleh berubah menjadi bencana yang sebenarnya masih bisa dicegah bila semua pihak bertindak lebih awal.
Arah kebijakan sudah masuk RPJMN 2025-2029
Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kementerian Kehutanan RI, Nurul Iftitah, menyampaikan bahwa antisipasi dampak kemarau panjang sudah tercantum dalam RPJMN 2025-2029. Dalam dokumen itu, pemerintah mendorong penguatan swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Nurul menjelaskan sektor kehutanan berfokus pada pengelolaan daerah aliran sungai atau DAS secara menyeluruh. Ia menyebut lebih dari 42.000 titik DAS di Indonesia mencakup sekitar 10 persen wilayah tanah air, sehingga pengelolaan yang tepat menjadi sangat penting bagi ketahanan air dan ekosistem.
Selain itu, rehabilitasi hutan dan lahan juga masuk dalam langkah yang dinilai mendesak. Menurut Nurul, upaya tersebut memerlukan kolaborasi banyak pihak karena dampak kekeringan tidak hanya menyentuh sektor lingkungan, tetapi juga pangan dan kehidupan masyarakat luas.
BNPB siapkan respons dan tata kelola air
Direktur Penanganan Darurat Wilayah I BNPB, Agus Riyanto, mengatakan lembaganya sudah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi. Ia menyebut pada awal 2026 Indonesia masih didominasi bencana hidrometeorologi, namun ke depan BNPB juga bersiap menghadapi dampak jika El Nino benar terjadi di Indonesia.
Agus menilai penanggulangan dampak kekeringan jangka panjang harus didukung tata kelola air yang tepat di setiap daerah. Ia juga menyebut mitigasi kebakaran hutan dan lahan sudah dilakukan lewat koordinasi dengan BMKG, pemerintah daerah, penguatan kesiapsiagaan, serta modifikasi cuaca bila dibutuhkan.
Dalam forum itu Agus menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga agar respons berjalan cepat saat tanda-tanda bencana muncul. Ia menilai kesiapsiagaan tidak cukup hanya mengandalkan reaksi darurat, tetapi harus dibangun dari perencanaan yang terukur sejak awal.
BMKG jelaskan karakter El Nino 2026
Direktur Perubahan Iklim BMKG, Fachri Radjab, menjelaskan bahwa musim kemarau dan El Nino adalah dua fenomena yang berbeda. Indonesia memang memiliki siklus hujan dan kemarau secara alami, sedangkan El Nino dipicu oleh peningkatan suhu permukaan laut di kawasan Samudra Pasifik.
Fachri menyebut kemunculan El Nino bersamaan dengan musim kemarau akan membuat kondisi 2026 lebih kering dan lebih panjang dibanding rata-rata 30 tahun terakhir. Ia juga menjelaskan bahwa El Nino dibagi menjadi empat kategori, yakni lemah, moderat, kuat, dan sangat kuat.
Menurut Fachri, El Nino lemah hingga moderat berpeluang terjadi pada semester kedua 2026 di wilayah Indonesia dengan peluang 70 persen sampai 90 persen. Proyeksi ini memperkuat alasan mengapa semua pihak perlu mempercepat langkah adaptasi dan mitigasi dari sekarang.
Tantangan di lapangan dan risiko kesehatan
Peneliti Kebencanaan IFAR Universitas Islam Internasional Indonesia, Sofyan Ansori, mengapresiasi upaya yang telah disiapkan pemerintah dan lembaga terkait. Namun ia mengingatkan bahwa rencana itu harus benar-benar bisa diterapkan saat ancaman datang, bukan berhenti di tataran wacana.
Sofyan menilai pencegahan karhutla berpotensi menghadapi hambatan karena tekanan ekonomi masyarakat. Selama ini, pengawasan dini di sekitar kawasan hutan banyak melibatkan relawan lokal, sehingga ketahanan sosial di tingkat bawah ikut menentukan efektivitas mitigasi.
Wartawan senior Usman Kansong menambahkan bahwa ancaman kemarau panjang tidak hanya soal kekeringan dan kebakaran. Ia menilai penyakit seperti ISPA, dehidrasi, demam berdarah, dan heatstroke juga harus masuk dalam daftar mitigasi karena musim kemarau dapat memperburuk risiko kesehatan masyarakat.
Usman mendorong Kementerian Kesehatan ikut dilibatkan dalam skema penanganan kemarau panjang 2026. Ia juga sepakat bila ada satu leading sector yang memimpin koordinasi agar langkah antarlembaga tidak berjalan sendiri-sendiri.
Langkah yang paling dibutuhkan saat ini
- Memperkuat penyebaran informasi BMKG ke pemerintah daerah dan masyarakat.
- Menyiapkan tata kelola air dan cadangan air di wilayah rawan kekeringan.
- Meningkatkan patroli dan deteksi dini karhutla di daerah berhutan.
- Memastikan rehabilitasi hutan, lahan, dan DAS berjalan sesuai rencana.
- Melibatkan sektor kesehatan untuk mitigasi penyakit yang sering muncul saat kemarau.
Dengan prediksi kemarau yang datang lebih awal dan berpotensi lebih panjang pada 2026, fokus utama kini bergeser pada kecepatan respons dan ketepatan koordinasi. Tantangannya tidak hanya menjaga ketersediaan air dan mencegah karhutla, tetapi juga memastikan informasi, kebijakan, dan kesiapsiagaan masyarakat bergerak serempak sebelum puncak kemarau tiba.
Source: www.medcom.id
