BPJS Kesehatan menyiapkan delapan program Quick Wins untuk 100 hari kerja awal direksi baru sebagai respons atas kebutuhan peserta JKN. Langkah ini langsung mendapat apresiasi dari Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), yang menilai program tersebut lebih dekat dengan aspirasi masyarakat.
Ketua FKBI Tulus Abadi menilai arah kebijakan itu sudah tepat karena menempatkan peserta sebagai pusat inovasi layanan. Ia menyebut program yang fokus pada kebutuhan nyata publik berpeluang memperbaiki pengalaman peserta saat mengakses layanan administrasi maupun layanan kesehatan.
Quick Wins dan fokus layanan cepat
Delapan program Quick Wins itu terbagi menjadi empat program Customer Centric dan empat program Collaborative. Program Customer Centric disusun dari serapan aspirasi masyarakat, sedangkan program Collaborative diarahkan untuk memperluas layanan terintegrasi lewat kerja sama lintas pemangku kepentingan.
Salah satu inovasi yang disorot adalah Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp atau PANDAWA yang beroperasi 24 jam. BPJS Kesehatan menargetkan sejumlah layanan prioritas bisa direspons kurang dari lima menit, termasuk penambahan anggota keluarga, pengaktifan kembali kepesertaan JKN, dan perubahan data peserta.
Bagi FKBI, model layanan seperti PANDAWA menunjukkan bahwa akses publik bisa dibuat lebih sederhana dan cepat. Skema ini dinilai relevan dengan kebutuhan banyak peserta yang selama ini menginginkan proses administrasi yang tidak berbelit dan bisa diakses kapan saja.
Sinergi lembaga dinilai masih perlu diperkuat
Meski mengapresiasi inovasi tersebut, FKBI menilai kerja sama antarlembaga tetap harus menjadi perhatian utama. Tulus menyoroti proses reaktivasi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau PBI JK, yang menurutnya memerlukan koordinasi lebih kuat antara BPJS Kesehatan dan Kementerian Sosial.
Ia menekankan pentingnya edukasi publik agar masyarakat memahami pembagian tugas dan kewenangan masing-masing instansi. Tanpa penjelasan yang memadai, peserta berisiko bingung ketika mengurus status kepesertaan, terutama pada program yang melibatkan lebih dari satu lembaga.
Berikut pihak yang disebut perlu memperkuat koordinasi dalam isu reaktivasi PBI JK:
- BPJS Kesehatan
- Kementerian Sosial
- Fasilitas pelayanan kesehatan
- Pemangku kepentingan terkait di daerah
Harapan peserta pada layanan rumah sakit
FKBI juga menyoroti bahwa keberhasilan Quick Wins tidak hanya diukur dari kecepatan layanan administrasi. Menurut Tulus, masyarakat tetap menaruh harapan besar agar perbaikan juga terasa di rumah sakit sebagai ujung pelayanan Program JKN.
Ia menilai rumah sakit perlu benar-benar memanusiakan pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan. Perbaikan infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, dan penyederhanaan proses bisnis disebut menjadi bagian penting agar keluhan peserta dapat berkurang.
Dalam konteks ini, Quick Wins dipandang tidak boleh berhenti sebagai slogan percepatan layanan. Program itu harus mampu menyentuh pengalaman peserta secara langsung, mulai dari saat mengurus administrasi hingga menerima pelayanan medis di fasilitas kesehatan.
Peluang memperkuat kepercayaan publik
Apresiasi FKBI menunjukkan bahwa publik masih memberi ruang positif bagi pembenahan BPJS Kesehatan selama langkahnya terasa konkret. Program yang cepat, mudah diakses, dan disertai koordinasi lintas lembaga berpotensi memperkuat kepercayaan peserta terhadap sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
Tulus juga berharap BPJS Kesehatan lebih aktif menyapa peserta dalam berbagai kesempatan agar komunikasi dua arah semakin terbuka. Di tengah tingginya kebutuhan masyarakat atas layanan kesehatan yang praktis dan pasti, sinergi antarlembaga menjadi kunci agar manfaat program JKN benar-benar dirasakan lebih luas.
Source: finansial.bisnis.com-
-
-
-
