PT Adhi Karya (Persero) Tbk melalui anak usahanya, PT Adhi Persada Gedung (APG), resmi memulai pembangunan Gedung Presisi 6 untuk lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Proyek ini ditandai dengan penandatanganan kontrak konstruksi terintegrasi rancang bangun atau design and build.
Gedung setinggi tujuh lantai tersebut akan digunakan oleh Satuan Kerja Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) dan Divisi Hukum (Divkum) Polri. Kehadiran gedung baru ini diproyeksikan menjadi pusat koordinasi dan pelayanan yang lebih modern untuk mendukung aktivitas kedua satuan kerja itu.
Pengerjaan dengan skema rancang bangun
APG menggunakan metode design and build dalam proyek ini. Skema tersebut menggabungkan perencanaan awal, pengembangan desain, pekerjaan konstruksi fisik, hingga serah terima akhir dalam satu proses terpadu.
Pendekatan ini dipilih untuk mendorong efisiensi waktu pengerjaan sekaligus menjaga kualitas hasil bangunan. Selain itu, integrasi kerja lintas disiplin juga membantu meminimalkan potensi kendala teknis di lapangan.
Kontrak kerja sama ini ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Slog Polri, Kombes Pol Sandi Alfadien Mustofa, bersama Plt. Direktur Utama PT Adhi Persada Gedung, Hanif Setyo Nugroho. Penandatanganan itu menandai dimulainya pengerjaan salah satu proyek strategis APG di sektor gedung pemerintahan.
Dorong infrastruktur penegakan hukum
Manajemen APG menyatakan komitmen untuk menyelesaikan proyek sesuai parameter yang telah disepakati. Hanif Setyo Nugroho mengatakan pihaknya akan menjalankan proyek dengan standar kualitas terbaik, ketepatan waktu, serta penerapan prinsip keselamatan dan tata kelola yang baik.
Pembangunan Gedung Presisi 6 juga menjadi bagian dari kontribusi berkelanjutan perusahaan dalam memperkuat infrastruktur institusi penegak hukum. Dengan fasilitas yang lebih representatif, Kortastipidkor dan Divkum Polri diharapkan dapat bekerja lebih optimal dalam pelayanan dan penegakan hukum.
Proyek ini memperlihatkan peran ADHI melalui APG dalam menggarap infrastruktur gedung yang mendukung kebutuhan operasional lembaga negara. Di sisi lain, penggunaan pendekatan design and build menunjukkan fokus pada percepatan pelaksanaan tanpa mengabaikan mutu dan koordinasi teknis.