Ketegangan geopolitik di Timur Tengah berdampak langsung pada biaya penyelenggaraan haji. Anggaran haji tahun 2026 disebut mengalami pembengkakan hingga Rp 1,77 triliun setelah harga avtur naik dan maskapai mengajukan penyesuaian tarif tiket.
Kenaikan itu muncul di tengah konflik Iran dan Amerika Serikat-Israel yang memicu penutupan Selat Hormuz. Situasi tersebut mendorong lonjakan harga minyak mentah dunia dan ikut menekan biaya operasional penerbangan jemaah haji, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
Dampak ke biaya penerbangan haji
Kenaikan biaya paling terasa pada komponen transportasi udara. Garuda Indonesia lebih dulu menyampaikan kebutuhan penyesuaian tarif, lalu Saudia Airlines mengikuti langkah serupa.
Tambahan biaya dari dua penerbangan itu diproyeksikan mencapai maksimal Rp 1,77 triliun. Angka ini menjadi beban baru bagi penyelenggaraan haji karena berkaitan langsung dengan ongkos operasional maskapai yang melonjak akibat harga avtur.
Pemerintah cari skema pembiayaan
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan pemerintah sudah membahas beberapa alternatif untuk menutup selisih anggaran tersebut. Ia menegaskan bahwa opsi yang dibahas tidak akan membebani APBN secara langsung.
“Kemarin sudah dibicarakan ada beberapa alternatif. Bukan APBN, tapi tetap anggaran keuangan negara,” ujar Irfan dalam pertemuan di Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).
Pernyataan itu menunjukkan pemerintah berupaya mencari mekanisme yang tetap sesuai aturan keuangan negara. Di saat yang sama, pemerintah juga berusaha menjaga agar proses pembiayaan tambahan tidak mengganggu jadwal dan layanan haji.
Jemaah tidak akan menanggung beban tambahan
Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan agar pembengkakan biaya tersebut tidak dialihkan kepada jemaah. Arahan itu menjadi penegasan bahwa peserta haji tidak diminta menanggung biaya tambahan akibat gejolak harga energi global.
“Tambahan biaya yang diperlukan untuk kedua penerbangan ini hampir Rp 1,77 triliun karena kita juga agak kelabakan ini. Maka kami lapor ke presiden apa yang terjadi. Dia bilang, penambahan ini jangan dibebankan kepada jemaah. Ini komitmen presiden ke jemaah haji,” kata Irfan.
Keputusan itu penting karena biaya haji sangat sensitif bagi masyarakat. Setiap perubahan komponen ongkos dapat berdampak besar pada perencanaan keberangkatan, terutama bagi jemaah yang sudah menabung bertahun-tahun.
Regulasi dan pencairan dana disiapkan
Kementerian Haji dan Umrah kini menyiapkan aturan pendukung agar penambahan dana bisa dicairkan secara legal. Pemerintah menyebut alokasi untuk menutup selisih biaya tiket pesawat sudah tersedia, tinggal menyesuaikan mekanisme pelaksanaannya.
Langkah administratif ini menjadi bagian penting agar tidak muncul hambatan dalam pembayaran kepada maskapai. Dengan begitu, layanan penerbangan jemaah haji dapat tetap berjalan tanpa memindahkan beban ke calon jemaah.
Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan haji sangat dipengaruhi faktor eksternal, termasuk konflik kawasan yang memicu gejolak harga energi. Selama harga avtur tetap tinggi dan biaya penerbangan dunia tertekan, penyesuaian pembiayaan haji masih menjadi isu yang perlu diawasi ketat oleh pemerintah.
