Pemerintah Indonesia menargetkan keputusan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir atau PLTN diambil pada 2027. Langkah ini disiapkan untuk memperkuat bauran energi nasional di tengah lonjakan harga energi global dan dinamika geopolitik di Timur Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut energi nuklir akan dipakai sebagai sumber beban dasar atau baseload yang stabil dan rendah emisi. Menurut dia, arah kebijakan ini juga bertujuan mengurangi ketergantungan impor dan memperluas diversifikasi energi baru terbarukan.
Pemerintah melihat kesiapan Indonesia cukup kuat
Airlangga menilai Indonesia berada dalam posisi yang cukup kompetitif dibanding banyak negara ASEAN lain. Ia menyebut kesiapan itu terlihat dari sisi teknologi, pembiayaan, dan regulasi yang sudah disiapkan pemerintah.
Dalam pernyataannya, Airlangga mengatakan bahwa dari segi teknologi, pembiayaan, dan kesiapan regulasi, Indonesia relatif lebih siap dibanding sejumlah negara tetangga. Pernyataan itu menegaskan bahwa pemerintah tidak memulai dari nol, melainkan dari fondasi kebijakan yang sudah mulai dibangun.
SMR dan kerja sama internasional masuk dalam rencana
Pemerintah juga menyiapkan dukungan teknologi melalui pengembangan Small Modular Reactor atau SMR. Selain itu, kerja sama internasional ikut disiapkan untuk mendukung pengembangan PLTN dalam skala nasional.
Indonesia disebut memiliki cadangan bahan baku nuklir berupa uranium dan torium yang signifikan di Kalimantan Barat dan Bangka Belitung. Ketersediaan sumber bahan baku ini menjadi salah satu faktor yang memperkuat minat pemerintah terhadap opsi energi nuklir.
Target operasional awal dan kapasitas jangka panjang
Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan keputusan pembangunan PLTN bisa diambil pada 2027. Setelah itu, operasional awal direncanakan pada 2032, dengan kapasitas yang ditargetkan mencapai sekitar 7 gigawatt pada 2040.
Rencana tersebut menunjukkan bahwa nuklir ditempatkan sebagai bagian dari strategi energi jangka panjang. Pemerintah ingin memastikan PLTN tidak hanya hadir sebagai proyek pembangkit, tetapi juga sebagai penguat sistem energi nasional dalam jangka menengah dan panjang.
Terhubung dengan industri masa depan
Selain pembangunan pembangkit, pemerintah menyoroti kebutuhan infrastruktur kelistrikan modern untuk menopang sektor industri masa depan. Airlangga menekankan pentingnya smart grid dan konektivitas antarwilayah agar energi bersih bisa mengalir stabil ke sektor yang membutuhkan daya besar.
Ia menyebut sektor seperti smelter dan pusat data memerlukan pasokan energi bersih dalam jumlah besar dan dalam kondisi stabil. Karena itu, pengembangan PLTN dinilai perlu berjalan seiring dengan modernisasi jaringan listrik nasional.
Energi surya tetap berjalan paralel
Meski nuklir masuk prioritas jangka panjang menuju Net Zero Emission 2060, pemerintah tetap mendorong pemanfaatan energi surya. Program dedieselisasi di daerah terpencil menjadi salah satu jalur yang terus dipacu.
Airlangga juga menyinggung pentingnya hilirisasi pasir silika untuk membangun ekosistem energi surya di dalam negeri. Pemerintah melihat kesempatan itu sebagai bagian dari strategi energi yang tidak hanya fokus pada satu sumber, tetapi membangun beberapa jalur sekaligus.
Dengan arah kebijakan itu, nuklir dan surya ditempatkan sebagai dua pilar penting dalam transisi energi nasional. Pemerintah menegaskan bahwa kesiapan teknologi, regulasi, infrastruktur, dan industri pendukung akan menjadi penentu utama sebelum keputusan pembangunan PLTN benar-benar diambil pada 2027.
-
-
-
-
