Pemerintah Bangladesh mengambil langkah darurat dengan memberlakukan pemadaman listrik massal dan menaikkan harga BBM eceran hingga 15 persen saat krisis energi memburuk. Kebijakan ini muncul setelah eskalasi konflik di Timur Tengah mengacaukan rantai pasok global dan mendorong lonjakan harga minyak mentah.
Kementerian Energi Bangladesh menetapkan harga bensin baru menjadi 135 taka per liter, naik dari 116 taka. Harga solar kini 115 taka per liter dan minyak tanah 130 taka per liter, di tengah kondisi negara yang bergantung pada 95 persen pasokan energi dari luar negeri.
Permintaan listrik naik saat cuaca ekstrem
Masalah energi tidak hanya datang dari sisi pasokan, tetapi juga dari melonjaknya kebutuhan listrik di dalam negeri. Gelombang panas yang mencapai 40 derajat Celcius mendorong permintaan daya hingga 16.000 megawatt, sementara kapasitas produksi yang tersedia hanya sekitar 14.126 megawatt.
Menteri Muda Urusan Listrik, Anindya Islam Amit, mengatakan pemadaman terbatas perlu dilakukan untuk menjaga sistem tetap berjalan. Ia menyebut langkah itu sebagai upaya sementara di tengah tekanan pasokan yang belum pulih.
Pemerintah juga menerapkan load-shedding eksperimental sebesar 110 megawatt di Dhaka. Kebijakan ini diarahkan agar distribusi energi tetap lebih merata, termasuk untuk sektor pertanian di pedesaan yang ikut terdampak suhu ekstrem.
Warga merasakan dampak langsung
Di lapangan, warga merasakan gangguan listrik yang semakin sering dan lebih lama dari biasanya. Mashuka Yasmin Mishu, warga distrik Pabna, mengaku sulit beristirahat karena pemadaman yang terus berulang.
“Baik anak-anak saya maupun saya tidak bisa tidur tadi malam karena seringnya pemadaman listrik. Cuacanya sangat panas,” kata Mishu.
Ia menilai kondisi tahun ini jauh lebih berat dibanding pengalaman sebelumnya. Menurut dia, pasokan listrik bahkan tidak stabil selama dua jam berturut-turut, sehingga aktivitas rumah tangga ikut terganggu.
Produksi ada, bahan baku menipis
Pejabat senior Kementerian Energi, Umme Rehana, menegaskan bahwa persoalan utama bukan pada kapasitas pembangkit. Ia menyebut Bangladesh sebenarnya memiliki kemampuan produksi listrik yang besar.
Namun, kapasitas itu tidak bisa dijalankan optimal karena pasokan gas dan bahan bakar dari Timur Tengah menyusut. Jalur suplai melalui Selat Hormuz juga ikut menjadi hambatan di tengah ketegangan kawasan.
“Kami memiliki kapasitas pembangkit listrik yang besar,” ujar Rehana. “Tetapi karena kekurangan gas dan bahan bakar, kami tidak dapat memanfaatkannya.”
Risiko merembet ke sektor digital
Krisis diesel ikut menimbulkan kekhawatiran di sektor telekomunikasi nasional. Bangladesh memiliki lebih dari 150 juta pengguna ponsel, sehingga gangguan pasokan bahan bakar bisa memengaruhi operasional menara transmisi dan jaringan digital.
Pemerintah menyebut operator telekomunikasi berpotensi memangkas cakupan jaringan hingga 40 persen jika pasokan untuk menara terus menipis. Situasi ini membuat layanan informasi teknologi dan konektivitas publik berada dalam tekanan serius.
Di sisi lain, antrean panjang di sejumlah SPBU sempat terjadi selama sepekan. Menteri Energi Iqbal Hasan Mahmud mengatakan fenomena itu dipicu panic buying, meski pemerintah menegaskan cadangan bahan bakar masih cukup.
Untuk menutup kebutuhan impor energi, pemerintah Bangladesh mengajukan pembiayaan eksternal lebih dari USD 2 miliar. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga pasokan energi agar pemadaman listrik dan tekanan pada infrastruktur modern tidak semakin meluas.
