Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal keras kepada jajaran Kementerian Keuangan. Ia menegaskan pejabat yang tidak serius mengejar target penerimaan negara bisa dicopot dari jabatan atau dibuat nonjob.
Pernyataan itu disampaikan di Gedung BPPK, Jakarta, saat Purbaya menekankan pentingnya disiplin di lingkungan Kemenkeu. Sikap tegas ini muncul di tengah dorongan pemerintah untuk menjaga finansial negara dan memastikan target pendapatan tetap berjalan.
Sanksi berat untuk pejabat yang lalai
Purbaya menyebut langkah nonjob bukan lagi hal yang tertutup seperti aturan lama. Ia menjelaskan bahwa dirinya sudah mengecek dasar kebijakan itu ke Kementerian PANRB dan memastikan penindakan bisa dilakukan secara administratif.
“Kalau yang lama bilangnya gini, saya tidak boleh menon-jobkan. Harus dipindah doang ke tempat lain, karena peraturannya,” kata Purbaya. Ia menambahkan bahwa aturan baru memungkinkan pejabat yang tidak serius untuk langsung dinonjobkan jika diperlukan.
Pernyataan itu menunjukkan perubahan pendekatan dalam pengelolaan sumber daya manusia di Kemenkeu. Jika sebelumnya pejabat bermasalah lebih banyak dipindah, kini ancaman pencopotan jabatan dipakai sebagai bentuk penegakan tanggung jawab.
Dorongan dari arahan Presiden
Purbaya mengaitkan kebijakan ini dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pengetatan di internal Kemenkeu penting agar pemerintah bisa mengamankan keuangan negara secara lebih efektif.
Ia menegaskan bahwa penindakan bukan sekadar tindakan administratif, melainkan bagian dari komitmen menjaga kinerja lembaga yang mengelola penerimaan negara. Dalam penjelasannya, tidak ada ruang bagi kelalaian yang bisa menghambat tugas utama kementerian.
Ekonomi global yang tidak pasti ikut memengaruhi sikap pemerintah
Purbaya juga menyoroti kondisi ekonomi internasional yang masih tidak menentu. Ia menyebut Indonesia saat ini harus berada dalam posisi bertahan agar dampak buruk gejolak global tidak merembet lebih jauh ke dalam negeri.
“Artinya kita nggak boleh main-main lagi,” ujarnya. Ia menilai pemerintah tidak punya kelonggaran untuk bersikap santai, terutama dalam urusan pajak dan program yang berkaitan dengan penerimaan negara.
Dalam pandangannya, kesalahan kecil dalam pengelolaan pajak dapat berdampak besar pada stabilitas fiskal. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran yang berada di bawah Kemenkeu bekerja lebih disiplin dan terukur.
Fokus pada pengawasan program dan penerimaan
Purbaya menekankan bahwa seluruh program yang berada di bawah kendali Kementerian Keuangan harus dipantau dengan ketat. Ia menyatakan akan memakai seluruh kewenangan yang dimilikinya untuk memastikan pengawasan berjalan optimal.
“Kalau programnya main-main, kita akan digiling bangsa lain,” kata Purbaya. Ucapan itu menggambarkan kekhawatiran pemerintah terhadap risiko jika pengelolaan fiskal dan penerimaan tidak dijalankan dengan serius.
Dengan sikap tersebut, Kemenkeu diperkirakan akan memperketat evaluasi terhadap pejabat yang dianggap tidak mencapai target atau tidak menjalankan tugas sesuai harapan. Ancaman nonjob menjadi sinyal bahwa pengukuran kinerja kini diuji dengan standar yang lebih keras di tengah tekanan ekonomi yang masih berlanjut.
