Belanja militer global pada 2025 mencapai 2,887 triliun dolar AS dan menjadi angka tertinggi sepanjang sejarah. Data itu menunjukkan pemerintah di berbagai negara terus menambah anggaran pertahanan untuk kapal, pesawat, rudal, dan kebutuhan militer lain di tengah situasi keamanan yang makin tidak pasti.
Kenaikan ini menandai tren naik selama 11 tahun berturut-turut dan membawa beban militer dunia ke level 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto global. Menurut data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) yang dikutip Detikcom, angka tersebut juga menjadi tingkat tertinggi sejak 2009.
Dorongan dari perang dan ketegangan geopolitik
Peneliti Program Pengeluaran Militer dan Produksi Senjata SIPRI, Xiao Liang, menyebut lonjakan belanja itu sebagai respons langsung atas konflik yang masih berlangsung. Ia menyoroti perang di Ukraina, Gaza, dan Sudan sebagai faktor yang membuat banyak negara menahan diri untuk tidak mengubah rencana belanja jangka panjang yang sudah disusun.
“Ini benar-benar mencerminkan respons negara-negara terhadap perang yang masih berlangsung, ketegangan, dan ketidakpastian geopolitik,” kata Liang. Ia menambahkan bahwa pola ini kemungkinan berlanjut hingga 2026 dan seterusnya selama krisis tersebut belum mereda.
Eropa jadi motor utama
Eropa mencatat kenaikan paling besar, yakni 14 persen menjadi 864 miliar dolar AS. Invasi Rusia ke Ukraina mendorong negara-negara NATO di Eropa tengah dan barat memperkuat pertahanan demi mencegah agresi lanjutan, dan Spanyol bahkan membukukan lonjakan anggaran hingga 50 persen.
“Itu jelas menjadi pendorong terbesar,” ujar Liang. Ia juga menilai fokus belanja di Eropa kini bergeser dari Rusia dan Ukraina ke negara-negara Eropa tengah dan barat yang mulai menjalankan rencana militerisasi secara lebih nyata.
Jerman muncul sebagai salah satu penggerak utama di kawasan itu dengan belanja 114 miliar dolar AS. Pemerintah Jerman mengubah aturan fiskal agar belanja militer dikecualikan dari rem utang, langkah yang diambil di tengah ketidakpastian jaminan keamanan dari Amerika Serikat.
Liang menilai kenaikan angka belanja tidak selalu langsung berarti kemampuan tempur meningkat secara cepat. Namun, ia menilai dalam jangka panjang Jerman akan menjadi lebih mandiri secara militer.
Amerika Serikat tetap terbesar, tetapi turun
Amerika Serikat masih menjadi negara dengan belanja militer terbesar di dunia, meski angkanya turun 7,5 persen menjadi 954 miliar dolar AS pada 2025. Penurunan itu terjadi karena Kongres belum menyetujui bantuan militer baru untuk Ukraina yang biasanya dihitung sebagai bagian dari belanja donor.
“Tren tersebut sudah mulai berbalik,” kata Liang. Ia juga menyebut anggaran 2026 yang baru disetujui Kongres AS memberi sinyal kenaikan besar, terutama karena perang di Timur Tengah dan meningkatnya ketegangan di Asia masih membutuhkan biaya operasional tinggi.
Penurunan porsi Amerika Serikat di total belanja global bukan disebabkan pemangkasan besar di negara-negara teratas. Menurut Liang, penyebab utamanya adalah kenaikan yang meluas di banyak negara lain, terutama di kelompok kekuatan menengah.
Asia ikut terdorong modernisasi senjata
Di Asia, Cina tetap berada di posisi kedua dengan kenaikan belanja 7,4 persen sebagai bagian dari modernisasi militer menuju 2035. Perkembangan itu mendorong respons dari Jepang, Taiwan, dan Filipina yang ikut menaikkan anggaran pertahanan mereka.
“Modernisasi militer Cina dan ketegangan dengan negara-negara tetangganya telah lama mendorong peningkatan belanja di kawasan,” kata Liang. Ia menambahkan bahwa Australia, Jepang, dan Taiwan juga berada di bawah tekanan untuk lebih mandiri dalam pertahanan.
India menempati posisi kelima dengan belanja 92,1 miliar dolar AS. Kenaikan itu dipicu ketegangan dengan Cina serta konflik perbatasan dengan Pakistan sepanjang 2025, termasuk investasi besar pada bidang dirgantara dan drone yang banyak dipakai dalam konflik tersebut.
Risiko ekonomi dan keamanan ikut membesar
Lonjakan anggaran pertahanan juga memunculkan dampak di sektor lain karena dana publik berpotensi bergeser dari layanan sosial dan bantuan pembangunan. Liang mengingatkan bahwa kenaikan belanja senjata tidak hanya menyangkut perang, tetapi juga memengaruhi ruang fiskal pemerintah di berbagai negara.
“Pemerintah mungkin akan memangkas layanan sosial atau bantuan pembangunan,” ujarnya. “Jadi, ini bukan hanya tentang perang dan senjata, ini akan berdampak besar bagi seluruh lapisan masyarakat.” Di tengah akumulasi persenjataan global yang terus bertambah, SIPRI menilai risiko salah perhitungan dan turunnya kepercayaan antarnegara ikut meningkat.
