Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemukan benih kelapa yang tidak layak saat inspeksi mendadak di Desa Bengkol, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Jumat (1/5). Temuan itu muncul ketika pemerintah sedang meninjau program pembibitan nasional yang menjadi salah satu agenda besar di sektor perkebunan.
Di lokasi, Amran melihat adanya ketidaksesuaian antara laporan administratif dan kondisi lapangan. Ia menilai persoalan ini tidak boleh dibiarkan karena bisa mengganggu target program yang dirancang untuk memperkuat komoditas strategis di berbagai daerah.
Benih kecil dan data yang tak cocok
Amran menyebut ada bibit yang berukuran kecil dan tidak layak pakai. Menurut dia, masalah itu berasal dari benih yang sejak awal memang tidak memenuhi standar.
Ia juga menyoroti selisih besar antara angka laporan dan hasil pemeriksaan langsung. Dokumen administratif mencatat 48 ribu bibit, tetapi kondisi di lapangan hanya menunjukkan sekitar 17 ribu bibit.
“Laporannya 48 ribu. Kami temukan ternyata hanya kurang lebih 17 ribu. Ini harus ditambah,” tegas Amran. Ia meminta seluruh data diperiksa ulang melalui audit menyeluruh.
Minta aparat turun tangan
Selain soal jumlah bibit, Amran menilai ada kejanggalan dalam pengelolaan kebun dan pemeliharaan yang tidak sesuai standar teknis. Ia meminta agar temuan itu diperiksa secara transparan agar tidak memunculkan masalah baru dalam pelaksanaan program.
“Kami minta kepada reskrim, polres. Ini diperiksa. Kita harus berani membuka diri,” ujarnya. Ia juga mengingatkan agar jajaran terkait tidak melakukan pencitraan dan lebih fokus memperbaiki kondisi di lapangan.
Amran menegaskan tidak akan memberi toleransi kepada pihak yang menyimpang dalam distribusi atau pengelolaan bibit. Ia bahkan menyatakan siap menjatuhkan sanksi berat kepada oknum yang melanggar aturan.
“Kalau ada yang menyimpang, bawa ke saya. Aku pecat. Bukan aku mutasi. Bukan peringatan. Tapi saya pecat,” katanya.
Program besar untuk komoditas strategis
Program pembibitan ini merupakan mandat langsung dari Presiden untuk mendorong pengembangan kelapa, tebu, pala, lada, kakao, kopi, dan mete di seluruh Indonesia. Luas lahan yang disiapkan disebut mencapai 870 ribu hektare atau hampir 1 juta hektare.
Amran menilai skala program itu membutuhkan pengawalan ketat dari banyak pihak. Ia mengatakan targetnya bukan hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memperkuat ekonomi daerah melalui sektor perkebunan.
Pemerintah juga menargetkan program ini dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru. Menurut proyeksi Kementan, jika satu lahan melibatkan empat orang pekerja, maka sekitar 3 juta orang dapat terserap.
Anggaran bibit dan pengawasan ketat
Untuk mendukung agenda tersebut, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 9,95 triliun khusus pembibitan. Dana itu disebut ditujukan agar bibit unggul bisa diberikan gratis kepada rakyat Indonesia.
“Nah ini kita harus kekawal bersama. Anggarannya Rp 9,95 triliun atau 10 triliun. Khusus pembibitan dan gratis untuk rakyat Indonesia,” kata Amran. Ia menekankan pentingnya pengawasan agar anggaran besar itu benar-benar tepat sasaran.
Amran juga meminta sinergi dengan pemerintah daerah serta unsur TNI dan Polri agar program berjalan profesional. Ia mengingatkan bahwa tidak boleh ada praktik pungutan liar dalam pelaksanaannya.
“Tolong bekerja dengan benar. Tidak ada setor fee. Kalau aku dapatkan, Anda saya blacklist dan Anda saya pidanakan termasuk pegawai saya,” tegasnya.
