Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mencopot dua pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan setelah menemukan persoalan serius dalam pengelolaan restitusi pajak. Langkah ini menjadi sinyal bahwa pengawasan atas proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak kini diperketat dari dalam.
Purbaya menyebut keputusan itu diambil setelah ia menginvestigasi lima pejabat yang memegang peran penting dalam proses restitusi. Ia menegaskan bahwa evaluasi internal dilakukan untuk memastikan jajaran birokrat di level tinggi bekerja akurat dan tidak menyesatkan pimpinan.
Investigasi internal dan audit terpisah
Investigasi tersebut berjalan terpisah dari audit total restitusi periode 2016-2025 yang sudah diserahkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Purbaya meminta audit dilakukan secara benar agar kementerian tidak kecolongan dalam membaca beban fiskal yang muncul dari restitusi.
Ia juga menyoroti sektor industri batu bara karena dinilai memberi tekanan besar pada keuangan negara. Purbaya menyebut ada restitusi PPN yang membuat negara menanggung beban hingga Rp 25 triliun secara net.
Pesan keras untuk jajaran kementerian
Purbaya menegaskan bahwa pencopotan dua pejabat itu bukan sekadar tindakan administratif, melainkan peringatan keras bagi seluruh jajaran kementerian. Menurut dia, pengelolaan anggaran negara harus dilakukan dengan cermat dan tidak boleh dijalankan secara sembrono.
Ia juga menekankan bahwa institusi negara harus bekerja dengan disiplin dan akuntabel. Dalam pernyataannya, ia menolak sikap “jorjoran” dalam pengelolaan informasi dan meminta semua proses dijalankan dengan baik.
Masalah utama ada pada laporan yang tidak akurat
Dasar sanksi terhadap dua pejabat tersebut berhubungan dengan kualitas laporan yang mereka sampaikan kepada pimpinan. Purbaya menilai ada informasi yang tidak akurat terkait perkembangan restitusi, sehingga keputusan fiskal menjadi tidak presisi.
Ia mengungkapkan bahwa pada tahun lalu dirinya salah menebak total restitusi yang keluar karena menerima jawaban yang dinilai terlalu kecil saat rapat. Menurut dia, para pejabat itu seharusnya memberi gambaran yang lebih tepat karena mereka adalah staf yang memahami kondisi di lapangan.
Identitas pejabat belum dibuka
Meski keputusan pencopotan sudah dipastikan, identitas dua pejabat itu belum diumumkan ke publik. Kementerian belum menjelaskan jabatan rinci keduanya, sementara perhatian kini tertuju pada tindak lanjut pengawasan internal yang lebih ketat.
Purbaya menyatakan sistem pelaksanaan restitusi ke depan akan dibuat lebih terukur. Ia juga memastikan akan terus menindak tegas pihak-pihak yang memanipulasi atau mempermainkan data fiskal di lingkungan kementerian.
