Pemerintah bersiap memberi insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atau PPN DTP untuk pembelian mobil listrik. Kebijakan ini diarahkan untuk mendorong minat konsumen terhadap kendaraan listrik murni dan memperkuat ekosistem kendaraan ramah lingkungan di dalam negeri.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi skema tersebut di kantornya, Jakarta, pada Selasa (5/5/2026). Insentif ini tidak berlaku untuk kendaraan hibrida karena fokus pemerintah berada pada EV murni sebagai bagian dari percepatan transisi energi di sektor transportasi darat.
Skema insentif masih dibahas
Purbaya mengatakan besaran potongan pajak akan disesuaikan dengan spesifikasi kendaraan. Skema yang dibahas mencakup PPN DTP 100 persen dan 40 persen, tetapi detail akhirnya masih akan dirumuskan lebih lanjut.
Kementerian Perindustrian akan menyusun rincian teknis pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan begitu, besaran insentif bisa mengikuti karakteristik kendaraan yang masuk program.
Nikel dapat prioritas lebih besar
Salah satu penentu utama insentif adalah komposisi material baterai yang digunakan pada mobil listrik. Pemerintah memberi perhatian khusus pada penggunaan sumber daya alam domestik, terutama baterai berbasis nikel.
Purbaya menjelaskan bahwa skema untuk baterai nikel dan non-nikel akan berbeda. Menurut dia, insentif yang lebih besar untuk nikel diberikan agar material tersebut lebih banyak terserap dalam industri nasional.
Pemerintah menempatkan kebijakan ini sebagai bagian dari strategi hilirisasi mineral kritis. Fokusnya bukan hanya mendorong pembelian mobil listrik, tetapi juga memperkuat rantai pasok teknologi baterai di dalam negeri.
Dorongan untuk nilai tambah industri
Purbaya menekankan pentingnya penguasaan teknologi baterai agar kekayaan mineral Indonesia memberi nilai tambah yang lebih tinggi. Ia juga menilai pemanfaatan nikel dapat menjadi langkah maksimal untuk mengoptimalkan sumber daya alam yang tersedia.
Dalam penjelasannya, Purbaya menyebut dirinya berdiskusi dengan CTO Danantara Sigit Puji Santosa soal perbandingan teknologi baterai. Ia mengatakan nikel dinilai lebih baik dari sisi kualitas dibanding LFP, yang disebut sebagai teknologi generasi kedua.
Pemerintah melihat pendekatan itu sebagai cara untuk menggerakkan hilirisasi teknologi baterai secara nasional. Dengan insentif yang lebih besar pada kendaraan berbasis nikel, arah kebijakan ini ikut menghubungkan pasar mobil listrik dengan agenda industri yang lebih luas.
Arah kebijakan ke kendaraan listrik murni
Penegasan bahwa insentif hanya menyasar EV murni menjadi sinyal penting bagi pasar otomotif. Kebijakan ini menunjukkan pemerintah ingin mempercepat adopsi kendaraan tanpa emisi langsung, bukan memberi ruang yang sama untuk teknologi hibrida.
Dari sisi konsumen, skema PPN DTP diharapkan bisa menjadi pemicu keputusan pembelian mobil listrik. Dari sisi industri, pemerintah mengarahkan insentif agar sejalan dengan pemanfaatan bahan baku domestik dan penguatan kapasitas teknologi nasional.
