Isu dugaan kebocoran data sejumlah institusi perbankan di dark web memicu kekhawatiran publik, tetapi OJK dan pakar keamanan siber meminta masyarakat tetap tenang. Keduanya menilai sektor perbankan Indonesia memiliki lapisan pertahanan digital yang kuat, meski kewaspadaan nasabah tetap menjadi kunci utama.
Peringatan ini muncul di tengah maraknya kekhawatiran bahwa data yang beredar di ruang gelap internet itu langsung berkaitan dengan kelemahan sistem inti bank. Praktisi keamanan siber menilai asumsi semacam itu terlalu cepat, karena data yang muncul di dark web belum tentu berasal dari server utama perbankan.
Pengawasan Bank Dinilai Berlapis
Chief Executive Officer Veda Praxis, Syahraki Syahrir, menyebut industri perbankan berada di bawah pengawasan ketat regulator. Ia menjelaskan bahwa standar keamanan digital di sektor ini terus diperbarui secara berkala agar tetap sejalan dengan ancaman siber yang berkembang.
Menurut Syahraki, pengawasan terhadap industri keuangan dilakukan oleh banyak lembaga sekaligus. Lembaga itu mencakup Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), hingga Kementerian Komunikasi dan Digital.
Ia juga menilai sektor perbankan menjadi salah satu industri yang paling matang dalam mengelola keamanan teknologi informasi. Alasannya, bank berhadapan langsung dengan perlindungan dana serta data nasabah yang sangat sensitif.
Dark Web Tidak Bisa Jadi Bukti Tunggal
Syahraki menjelaskan bahwa dark web adalah bagian internet yang tidak terindeks secara umum dan kerap menjadi tempat penyebaran data ilegal atau data yang belum terverifikasi. Karena itu, kemunculan data di sana tidak otomatis bisa disimpulkan sebagai hasil dari kebocoran di sistem inti bank.
Ia mengingatkan bahwa sumber data yang muncul di dark web perlu ditelusuri lebih dulu. Data itu bisa saja berasal dari pihak ketiga yang terhubung dengan layanan bank, bukan dari infrastruktur utama perbankan itu sendiri.
Sistem perbankan modern juga tidak berdiri sendiri. Banyak penyedia layanan teknologi, infrastruktur, dan mitra bisnis yang terhubung dalam satu ekosistem, sehingga jalur kebocoran bisa datang dari banyak titik.
Nasabah Diminta Lebih Waspada
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengingatkan masyarakat untuk menjaga kerahasiaan data pribadi. Ia menekankan bahwa keamanan bank tetap memerlukan dukungan dari perilaku nasabah dalam menjaga informasi sensitif.
Friderica mengatakan kejahatan siber masih bisa terjadi meski bank sudah menerapkan sistem keamanan berlapis dan mematuhi regulasi perlindungan data pribadi. Risiko itu akan meningkat jika nasabah lalai menjaga kerahasiaan informasi pribadinya.
Ia juga menyoroti bahwa risiko kejahatan siber di industri jasa keuangan terus naik seiring perkembangan teknologi digital. Di sisi lain, literasi digital masyarakat dinilai belum selalu sejalan dengan kompleksitas aktivitas digital yang makin tinggi.
Jangan Bagikan Data Sensitif
Syahraki mengimbau masyarakat untuk tidak memberikan password, PIN, atau kode OTP kepada siapa pun. Ia menegaskan bahwa permintaan data sensitif lewat telepon atau pesan digital harus langsung diwaspadai.
Ia juga meminta masyarakat tidak mudah percaya pada telepon, pesan, atau tautan yang mengatasnamakan pihak tertentu, termasuk bank. Jika ragu, nasabah diminta melakukan verifikasi melalui aplikasi resmi atau datang langsung ke kantor cabang.
Di tengah maraknya isu kebocoran data, para pihak menekankan satu hal yang sama: sistem keamanan bank memang penting, tetapi perilaku pengguna juga menentukan tingkat perlindungan. Tanpa kehati-hatian nasabah, celah kejahatan siber tetap bisa terbuka meski pengawasan regulator sudah berlangsung berlapis.
