Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan menata ekspor sumber daya alam melalui skema satu pintu. Kebijakan itu disebut sebagai langkah strategis agar kekayaan alam Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Prabowo menyampaikan kebijakan tersebut saat pidato peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta. Ia menilai selama ini sebagian keuntungan dari pengelolaan SDA masih banyak mengalir ke luar negeri dan belum sepenuhnya kembali ke dalam negeri.
Fokus pada manfaat untuk rakyat
Dalam pernyataannya, Prabowo menekankan bahwa negara harus memastikan hasil dari sumber daya alam tidak hanya berhenti pada aktivitas ekspor. Menurut dia, pemerintah perlu mengatur aliran keuntungan agar memberi dampak nyata bagi masyarakat di dalam negeri.
“Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu,” kata Prabowo dalam pidatonya.
Pernyataan itu menunjukkan arah kebijakan yang ingin menutup celah kebocoran manfaat ekonomi dari SDA. Pemerintah, kata Prabowo, ingin memperkuat kendali atas rantai nilai agar hasilnya lebih terasa di Indonesia.
Dorongan hilirisasi dan industrialisasi
Selain pengaturan ekspor, Prabowo juga menekankan pentingnya investasi besar-besaran di sektor industrialisasi. Ia menyebut hilirisasi sebagai jalan untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam yang dimiliki Indonesia.
Pendekatan ini dinilai penting karena Indonesia tidak hanya menjual bahan mentah. Dengan pengolahan di dalam negeri, nilai ekonomi SDA dapat meningkat sebelum masuk ke pasar ekspor.
Prabowo juga menyoroti penguatan pengelolaan devisa hasil ekspor. Langkah ini diarahkan agar manfaat ekonomi dari kekayaan alam nasional lebih besar dirasakan oleh masyarakat dan tidak cepat keluar dari sistem ekonomi domestik.
Arah ekonomi harus berlandaskan Pancasila
Prabowo mengatakan pembangunan ekonomi Indonesia harus tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Ia menilai prinsip ekonomi yang egaliter dan berorientasi pada kepentingan rakyat harus menjadi dasar kebijakan nasional.
Menurutnya, arah pembangunan ekonomi telah digariskan secara jelas oleh para pendiri bangsa melalui Pasal 33 UUD 1945. Karena itu, perekonomian Indonesia harus disusun sebagai usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan.
Dalam kerangka itu, penguatan koperasi menjadi salah satu agenda yang dianggap penting. Prabowo menyebut koperasi dapat menjadi alat untuk membantu rakyat keluar dari kemiskinan dan ketidakberdayaan.
“Karena itu koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit, koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan,” ujarnya.
UMKM dan desa masuk dalam prioritas
Prabowo juga menekankan pentingnya penguatan usaha kecil dan menengah. Ia memandang sektor ini memiliki peran besar dalam membuka kesempatan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Selain itu, desa disebut perlu didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Arah ini menunjukkan bahwa pemerataan tidak hanya bergantung pada kota besar, tetapi juga pada penguatan basis ekonomi di tingkat lokal.
Pemerintah, menurut Prabowo, ingin agar pertumbuhan ekonomi tidak berhenti pada angka makro. Hasil pembangunan harus menyentuh lebih banyak lapisan masyarakat secara langsung.
Tujuan akhirnya pemerataan
Prabowo menegaskan bahwa tujuan akhir pembangunan ekonomi nasional adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan hasil pembangunan.
Pernyataan tersebut menempatkan kebijakan ekspor SDA satu pintu bukan sekadar soal administrasi perdagangan. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga agar sumber daya alam benar-benar bekerja bagi kepentingan nasional dan memperkuat kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.
