Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menemukan penumpukan ribuan dokumen dan kontainer saat meninjau Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Temuan itu memunculkan kekhawatiran baru karena arus logistik di pelabuhan bisa tersendat dan pasokan bahan baku pelaku usaha ikut terganggu.
Purbaya datang setelah menerima laporan beberapa hari sebelumnya soal penumpukan di Tanjung Priok. Ia menyebut ada sekitar 3.000 dokumen yang belum diproses dan terkait dengan sekitar 3.100 kontainer yang masih tertahan di area pelabuhan.
Dampak ke dunia usaha
Masalah ini tidak hanya menumpuk di sisi administrasi. Sejumlah pelaku usaha disebut sudah mengeluhkan gangguan suplai barang dan bahan baku, sementara waktu tebus atau dwelling time ikut meningkat.
Kondisi itu membuat pelabuhan berisiko mengalami kemacetan arus barang. Saat proses pemeriksaan lambat, rantai distribusi ikut menunggu dan penumpukan di lapangan makin sulit diurai.
Sebelum peninjauan dilakukan, kementerian terkait sebenarnya sudah menginstruksikan jajaran di lapangan untuk segera mengurai antrean berkas. Langkah itu menurunkan jumlah dokumen tertahan dari 3.000 menjadi 2.500 berkas.
Penyebab yang teridentifikasi
Kementerian Keuangan menilai salah satu pemicu lambatnya proses adalah lonjakan volume komoditas impor yang masuk ke Indonesia. Masuknya barang dalam jumlah besar membuat pemeriksaan di lapangan berjalan lebih lambat dari biasanya.
Purbaya menegaskan bahwa lonjakan impor tidak selalu harus dipandang negatif. Ia menyebut peningkatan barang masuk bisa menjadi tanda aktivitas ekonomi yang membaik, tetapi penanganannya harus siap agar tidak berubah menjadi hambatan di pelabuhan.
Selain persoalan pemeriksaan, hambatan juga datang dari importir yang lambat memindahkan komoditas mereka meski berkas perizinan sudah terbit. Akibatnya, area penampungan pelabuhan menjadi semakin sesak.
Langkah yang disiapkan
Untuk mengejar normalisasi arus dokumen, penambahan tenaga pemeriksa akan segera dilakukan. Target yang dikejar adalah menyisakan sekitar 500 berkas tertahan agar kondisi kembali normal.
Purbaya juga meminta agar petugas bekerja penuh sampai antrean benar-benar turun. Ia menilai, jika persoalannya memang kekurangan personel, penambahan tenaga harus langsung dilakukan.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan sedang mengkaji opsi sanksi atau mekanisme disinsentif bagi importir yang membiarkan logistik mereka mengendap terlalu lama di pelabuhan. Opsi itu dipertimbangkan karena penumpukan bukan hanya soal dokumen, tetapi juga soal kepatuhan pengeluaran barang dari area penampungan.
Temuan di Tanjung Priok memperlihatkan bahwa lonjakan impor, lambatnya pemeriksaan, dan keterlambatan importir dapat bertemu dalam satu titik masalah yang sama. Jika tidak diurai cepat, bottleneck di pelabuhan bisa kembali menekan kelancaran pasokan barang dan bahan baku di pasar.
-
-
-
-
