Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekan pimpinan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan perwakilan Wilmar Group saat rapat di Kementerian Pertanian. Fokus utamanya adalah anjloknya harga Tandan Buah Segar atau TBS sawit yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi pasar global.
Rapat itu membahas pengendalian harga TBS dan minyak sawit mentah atau CPO, dengan kehadiran asosiasi petani, refinery, GAPKI, hingga Satgas Pangan. Tekanan harga disebut terjadi setelah pemerintah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI sebagai eksportir tunggal sawit pada 20 Mei lalu.
Amran mempertanyakan alasan harga TBS turun ketika harga CPO global justru naik dan nilai tukar dollar AS menguat. Di hadapan forum, GAPKI menjelaskan bahwa pasar bereaksi panik karena ketidakpastian mengenai skema baru tersebut.
Ketua Umum GAPKI, Edy Martono, mengatakan pelaku usaha belum mengetahui skema dan kewenangan perusahaan baru itu. Kondisi tersebut membuat mereka kesulitan menjawab pertanyaan pembeli dari Uni Eropa dan negara importir lain.
Edy menyebut GAPKI sudah berupaya mencari kejelasan ke Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Namun saat isu itu berkembang, kedua instansi itu juga belum mengetahui detail kebijakan yang dimaksud.
Amran menolak alasan ketidakpastian sebagai pembenar penurunan harga. Ia menilai pelaku usaha seharusnya tidak justru menekan harga TBS dan CPO di tengah situasi yang membuat petani terdampak.
Mentan bahkan mengingatkan bahwa kebijakan harga ini menyangkut kehidupan jutaan orang. Ia menyebut ada 15 juta orang yang terdampak dan menegaskan perlunya keterbukaan di forum yang disiarkan langsung itu.
Menurut Amran, kondisi harga TBS dan CPO dalam negeri mulai membaik secara bertahap sejak PT DSI resmi beroperasi sebagai regulator pada 1 Juni. Meski begitu, ia menilai harga di tingkat petani belum pulih sepenuhnya.
Cecaran ke Wilmar Group
Setelah menekan GAPKI, Amran beralih ke Direktur Wilmar Group, Tenang Sembiring. Di forum itu, Tenang menjelaskan bahwa pengumuman PT DSI membuat pembentukan harga gagal dalam proses lelang CPO di KPB Nusantara, anak usaha PTPN.
Ia menyebut akibat kondisi tersebut, harga tidak terbentuk di KPB. Informasi lain yang muncul dalam rapat menyatakan kegagalan harga juga dipicu tawaran dari perusahaan refinery yang terlalu rendah.
Penjelasan itu membuat Amran semakin geram dan langsung meminta pemeriksaan terhadap daftar perusahaan penawar rendah tersebut. Ia juga menilai ada permainan harga yang merugikan petani.
Tenang kemudian mengklarifikasi bahwa proses lelang CPO di KPB telah kembali berjalan normal pada 2 Juni. Namun, perwakilan petani di ruangan itu menyampaikan bahwa harga TBS di lapangan masih belum stabil.
Tekanan untuk mengembalikan harga
Dalam rapat koordinasi tersebut, Amran meminta pengembalian harga TBS dan CPO ke tingkat normal seperti sebelum pengumuman PT DSI. Ia menegaskan bahwa harga komoditas dalam negeri tidak semestinya melemah ketika harga CPO internasional masih tinggi dan dollar AS menguat.
Mentan juga meminta pemeriksaan terhadap surat-surat yang telah dikirimnya dan menyebut ada hampir 300 perusahaan yang perlu diperiksa. Ia menilai langkah tegas diperlukan agar tidak ada pihak yang bermain harga di tengah jutaan petani sawit yang mengelola lebih dari 16 juta hektar lahan.
Di forum itu, Amran juga menyinggung tengkulak dan meminta aparat terkait hadir untuk menelusuri persoalan sampai ke akar. Rapat akhirnya mengarah pada kesepakatan untuk memulihkan harga TBS dan CPO seperti sebelum pengumuman PT DSI.
-
-
-
-
