Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menilai pelemahan rupiah pada 2026 tidak bisa disamakan dengan krisis moneter 1998. Ia menekankan bahwa perbedaan paling besar ada pada rezim nilai tukar yang kini jauh lebih fleksibel.
Dalam acara di Jakarta pada Selasa (9/6/2026), Chatib mengatakan sistem kurs yang lebih lentur memberi ruang penyesuaian bagi pelaku ekonomi. Ia juga menyebut kondisi saat ini membuat respons masyarakat dan dunia usaha tidak sekeras ketika krisis 1998.
Mengapa 2026 dinilai berbeda dari 1998
Chatib menjelaskan bahwa pada 1998 masyarakat belum terbiasa dengan sistem nilai tukar fleksibel. Banyak pihak tetap meminjam dalam dolar AS meski pendapatannya berbasis rupiah, sehingga tekanan kurs berubah menjadi masalah yang lebih besar di neraca keuangan.
Ia menilai situasi sekarang jauh lebih siap menghadapi gejolak nilai tukar. Menurut dia, ada mekanisme penyesuaian yang membuat kelompok menengah ke atas tidak terlalu tertekan karena sebagian sudah melakukan lindung nilai atau memindahkan dana ke dolar AS.
Kelompok yang paling rentan
Meski demikian, Chatib menyoroti bahwa tekanan paling terasa justru ada pada kelompok berpendapatan menengah ke bawah. Kenaikan biaya impor bahan pangan seperti tepung terigu dan kedelai bisa merembet ke harga makanan sehari-hari.
Ia menyebut efeknya dapat terlihat pada produk seperti mi instan, tahu, dan tempe, meski dampaknya tidak langsung muncul sepenuhnya. Karena itu, ia menilai perlindungan sosial menjadi instrumen penting yang harus dipersiapkan pemerintah.
“Yang perlu dijaga itu adalah bagaimana memberikan social protection kepada lower middle income group,” ujarnya. Menurut dia, bantalan sosial dibutuhkan untuk meredam tekanan yang datang dari kenaikan harga barang kebutuhan.
Dampak inflasi dinilai masih terbatas
Chatib juga mengacu pada estimasi Bank Indonesia bahwa setiap depresiasi rupiah 1 persen akan menambah inflasi sekitar 0,13 persen. Dengan depresiasi rupiah yang berada di kisaran 8 persen, dampak langsung ke inflasi nasional dinilai masih di bawah 1 persen.
Ia menegaskan efek pelemahan rupiah tidak akan merata di semua barang. Tekanan akan lebih mudah terlihat pada produk tertentu seperti plastik dan besi yang banyak bergantung pada biaya impor.
Kondisi itu membuat sektor swasta menghadapi pilihan sulit. Perusahaan bisa meneruskan kenaikan biaya ke konsumen atau menahan margin keuntungan agar harga jual tidak melonjak terlalu jauh.
Kredibilitas fiskal jadi sorotan
Di luar soal kurs, Chatib menilai perhatian pasar kini juga tertuju pada kredibilitas fiskal Indonesia. Ia menyebut Credit Default Swap atau CDS nasional mulai naik sejak Januari 2026, setelah perubahan pandangan Moody’s dan kekhawatiran defisit anggaran mendekati 3 persen.
Ia menambahkan ruang kebijakan saat ini semakin sempit karena penurunan suku bunga oleh The Fed dinilai makin kecil kemungkinannya. Situasi itu, menurut dia, membuat pasar keuangan lebih sensitif terhadap sinyal fiskal dan eksternal.
Di pasar spot, rupiah ditutup pada level Rp 18.058 per dollar AS setelah sempat menyentuh Rp 18.200 per dollar AS pada Senin (8/6/2026). Namun, Chatib tetap menolak anggapan bahwa pelemahan ini sudah mengarah ke pola krisis seperti 1998.
Sebagai pembanding, pada krisis 1997-1998 rupiah anjlok dari Rp 2.500 ke Rp 5.000, lalu menembus Rp 10.000. Pada pertengahan Juni 1998, mata uang nasional itu mencapai titik terlemah di kisaran Rp 16.650 sampai Rp 16.800 per dollar AS akibat tingginya utang luar negeri swasta dan pelarian modal massal.
-
-
-
-
