Prabowo Lantik Pimpinan Baru BGN dan Penasihat Khusus Ketenagakerjaan, Arah Baru Program Strategis

Presiden Prabowo Subianto melantik jajaran baru di Istana Negara, Jakarta, untuk memperkuat kelembagaan dan mempercepat program strategis nasional. Pelantikan itu mencakup pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) serta Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Langkah ini menandai penataan baru di dua bidang yang berkaitan langsung dengan layanan publik dan isu ketenagakerjaan. Dalam prosesi tersebut, Prabowo memimpin pengucapan sumpah jabatan dan menekankan pentingnya loyalitas pada Undang-Undang Dasar 1945, kepatuhan terhadap aturan, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

Pejabat yang resmi dilantik

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/M Tahun 2026, Prabowo mengangkat Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam keputusan yang sama, Agustina Arumsari dan Trenggono ditetapkan sebagai Wakil Kepala BGN.

Untuk posisi penasihat khusus, pengangkatan Said Iqbal dilakukan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58/P Tahun 2026. Ia dipercaya menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Pelantikan berlangsung dengan sumpah jabatan

Prosesi dimulai dengan pembacaan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Para pejabat yang dilantik kemudian mengikuti ucapan sumpah tersebut sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan tugas sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Prabowo juga menegaskan isi sumpah yang menekankan etika jabatan dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Setelah itu, para pejabat menandatangani sumpah jabatan di hadapan Presiden.

Suasana acara di Istana Negara

Usai prosesi resmi, acara berlanjut dengan ramah tamah. Prabowo didampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka saat menyalami para pejabat yang baru dilantik.

Pelantikan ini menunjukkan fokus pemerintah pada penguatan struktur kelembagaan, terutama di sektor gizi dan ketenagakerjaan. Dengan susunan baru tersebut, BGN dan penasihat khusus presiden diharapkan dapat mendukung akselerasi kebijakan yang berkaitan dengan program nasional dan kesejahteraan buruh.