Ekonom senior Chatib Basri menanggapi isu yang menyebut dirinya masuk dalam skenario penunjukan sebagai Menteri Keuangan pengganti Purbaya Yudhi Sadewa. Saat ditemui usai menghadiri Grab Business Forum 2026 di kawasan Sudirman, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026, Chatib memilih merespons singkat dan menyatakan tidak mengetahui kabar tersebut.
Isu itu sempat menguat di tengah spekulasi reshuffle kabinet dan kabar bahwa Chatib mendadak pulang ke Indonesia dari Amerika Serikat pekan lalu. Di saat rumor beredar, ia justru menyoroti persoalan inti yang sedang dihadapi pemerintah, yakni tekanan pada rupiah, kekhawatiran pasar terhadap keberlanjutan fiskal, dan keterbatasan ruang kebijakan ekonomi.
Tiga pilihan dasar dalam fiskal
Dalam forum yang sama, Chatib menegaskan bahwa tugas Menteri Keuangan pada dasarnya hanya bertumpu pada tiga instrumen utama. Ia merangkumnya secara sederhana sebagai pilihan untuk menaikkan penerimaan, memangkas belanja, atau mencari pinjaman.
“Kalau tak bisa naikkan, ya harus potong. Kalau tak bisa memotong, ya pinjam,” ujarnya. Menurut Chatib, tiga opsi itu menjadi dasar manajemen fiskal yang harus dihadapi siapa pun yang mengelola anggaran negara.
Ia menjelaskan bahwa publik sering melihat jabatan Menteri Keuangan sebagai posisi yang sangat rumit. Namun, pada intinya, ruang kebijakan tetap terbatas pada kemampuan mengelola penerimaan, belanja, dan pembiayaan negara.
Mengapa pajak bukan jawaban utama
Chatib menilai menaikkan pajak bukan langkah yang tepat ketika ekonomi masih rapuh. Ia menekankan bahwa beban tambahan di sektor perpajakan justru bisa menekan aktivitas ekonomi dan mengganggu pertumbuhan jangka pendek.
Pernyataan itu muncul ketika daya beli masyarakat masih rentan dan pasar memantau arah kebijakan fiskal dengan hati-hati. Dalam situasi seperti itu, penambahan beban pajak dinilai berisiko memperlemah mesin pertumbuhan yang sedang berupaya dijaga.
Chatib bahkan mempertanyakan logika menaikkan pajak dalam kondisi penerimaan yang tidak leluasa. Dengan nada yang tegas, ia menyebut langkah tersebut tidak realistis untuk ditempuh saat ini.
Utang juga tidak leluasa
Di sisi lain, opsi pembiayaan lewat utang juga dinilai tidak mudah. Chatib menyoroti situasi global yang masih diwarnai suku bunga tinggi, sehingga biaya pendanaan menjadi mahal dan menambah beban fiskal di masa depan.
Menurutnya, kondisi pasar keuangan yang ketat membuat pemerintah harus berhitung lebih hati-hati sebelum menambah pinjaman. Dalam situasi seperti itu, mengandalkan utang baru bisa menggerus ruang fiskal dan memperbesar risiko anggaran.
“Coba, siapa yang mau pinjam uang dalam situasi saat ini? cost-nya akan sangat mahal,” kata Chatib. Pandangan itu menegaskan bahwa pilihan pembiayaan tidak bisa diputuskan hanya dari kebutuhan jangka pendek.
Rasionalisasi belanja jadi opsi paling masuk akal
Dengan dua jalan utama, yaitu menaikkan pajak dan menambah utang, sama-sama penuh risiko, Chatib mendorong pemerintah untuk fokus pada efisiensi belanja. Ia menyebut langkah itu sebagai pilihan yang paling realistis meski sering kali berat secara politik.
Ia menekankan perlunya rasionalisasi belanja negara secara selektif, terutama pada pengeluaran yang tidak produktif. Pendekatan tersebut dinilai bisa membantu menjaga kredibilitas fiskal dan mempertahankan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.
Dalam pandangannya, disiplin anggaran menjadi sinyal penting bagi pasar ketika tekanan eksternal masih tinggi. Jika belanja bisa dipotong secara terarah, pemerintah dinilai masih punya ruang untuk menjaga stabilitas tanpa menambah beban baru pada masyarakat maupun pasar keuangan.
“Cut the spending selectively,” ujarnya. Pilihan itu, menurut Chatib, menjadi jalan keluar yang paling memungkinkan di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang dan ruang fiskal yang semakin sempit.
