Pemerintah memperkuat kerja sama untuk membangun ekosistem migrasi yang aman, profesional, dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Langkah itu terlihat dari penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan lima mitra strategis di Kepulauan Riau, yang digelar di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Tanjungpinang.
Lima mitra tersebut adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Karimun, Politeknik Negeri Batam, dan Batam Tourism Polytechnic. Kehadiran para pejabat daerah, unsur forkopimda, serta pimpinan kementerian menunjukkan bahwa isu pelindungan pekerja migran kini menjadi agenda lintas sektor yang semakin serius.
Transformasi kelembagaan dan arahan pusat
Menteri P2MI Mukhtarudin menjelaskan bahwa perubahan BP2MI menjadi Kementerian P2MI menandai peran baru lembaga itu sebagai operator sekaligus regulator. Perubahan tersebut mengikuti Perpres Nomor 139 Tahun 2024 dan Perpres Nomor 90 Tahun 2019, dengan mandat yang lebih luas untuk mengatur sekaligus melayani.
Mukhtarudin menyebut Presiden Prabowo memberi arahan agar pelindungan pekerja migran diperkuat sejak sebelum berangkat, selama bekerja, hingga setelah kembali. Ia juga menegaskan pentingnya mendorong penempatan pekerja migran terampil, khususnya dari kategori medium-high skill.
Kepri dinilai punya peluang sekaligus risiko
Data SISKOP2MI periode Januari 2025 hingga 4 Juni 2026 menunjukkan pemerintah nasional telah memfasilitasi 424.367 layanan penempatan pekerja migran. Lima negara tujuan terbesar dalam data itu adalah Taiwan, Hongkong, Malaysia, Jepang, dan Singapura.
Di sisi lain, data SIP2MI per 5 Juni 2026 masih mencatat 312.797 peluang kerja luar negeri, namun baru 24,41 persen atau 75.378 posisi yang terserap. Artinya, masih ada 233.401 peluang kerja yang belum terisi dan bisa dimanfaatkan secara legal oleh calon pekerja migran Indonesia.
Bagi Kepulauan Riau, peluang itu terasa nyata karena wilayah ini berada dekat pasar kerja regional. Pada periode 2025 hingga 4 Juni 2026, layanan penempatan dari Kepri tercatat mencapai 2.479 layanan.
Mukhtarudin juga menyoroti potensi remitansi pekerja migran yang disebut dapat mencapai rata-rata Rp5 juta per bulan per pekerja. Nilai itu diyakini memberi dampak berantai bagi UMKM dan daya beli masyarakat di daerah asal.
Pencegahan penempatan ilegal tetap jadi perhatian
Di balik peluang ekonomi tersebut, posisi geografis Kepri sebagai wilayah perbatasan juga menyimpan risiko. Mukhtarudin menyebut daerah ini rentan terhadap penempatan non-prosedural dan tindak pidana perdagangan orang.
Sepanjang 1 Januari hingga 31 Mei 2026, BP3MI Kepulauan Riau melakukan 122 kegiatan pencegahan dan menyelamatkan 479 calon PMI dari keberangkatan ilegal di Tanjungpinang, Karimun, dan sekitarnya. Data itu menunjukkan pencegahan di lapangan masih menjadi kebutuhan mendesak.
Dua pilar kerja sama yang disepakati
Kerja sama yang ditandatangani difokuskan pada dua pilar utama. Pilar pertama menyasar sinergi dengan pemerintah daerah, termasuk Pemprov Kepri, Pemkab Karimun, dan Pemko Tanjungpinang.
Ruang lingkupnya meliputi penyebaran informasi peluang kerja, pendidikan dan pelatihan, layanan pemeriksaan kesehatan, penempatan dan pelindungan, serta pertukaran data. KP2MI juga mendorong penguatan program Desa Migran Emas agar desa-desa di Kepri bisa menjadi garda terdepan pelindungan sekaligus pusat kemandirian ekonomi bagi purna pekerja migran dan keluarganya.
Pilar kedua menitikberatkan pada penguatan pelindungan melalui Tridharma Perguruan Tinggi bersama Politeknik Negeri Batam dan Batam Tourism Polytechnic. Bentuk konkretnya mencakup pembentukan Migrant Center di kampus vokasi, penyelarasan kurikulum dengan kompetensi global, serta riset penempatan kerja luar negeri yang sesuai kebutuhan pasar.
Kehadiran dua politeknik itu memperluas jaringan ekosistem vokasi nasional, yang sebelumnya telah melibatkan 21 perguruan tinggi dan 1 lembaga pelatihan dalam program serupa. Kolaborasi kampus dan pemerintah diharapkan membuat calon pekerja migran lebih siap sejak dari bangku pendidikan.
Ansar Ahmad dorong sertifikasi lulusan SMK
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan pelindungan dan penempatan pekerja migran terampil. Ia menegaskan pemerintah daerah akan bergerak bersama pemerintah pusat dan institusi pendidikan untuk menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar global.
Ansar juga menyoroti potensi lulusan SMK di Kepri sebagai sumber tenaga kerja kompeten. Menurut dia, lulusan SMK harus dipetakan dan disiapkan secara matang agar bisa mengisi kebutuhan pasar kerja internasional yang masih terbuka luas.
Pemprov Kepri saat ini disebut sedang menyiapkan skema anggaran khusus untuk tahun depan. Dana itu akan digunakan untuk uji kompetensi dan sertifikasi internasional bagi lulusan SMK terpilih dari seluruh kabupaten dan kota di Kepri.
“Kemudian kita juga sedang menyiapkan anggaran untuk tahun depan,” kata Ansar, seraya menjelaskan bahwa proses seleksi akan dilakukan bersama lembaga sertifikasi yang diakui secara internasional. Langkah ini diharapkan membuat lulusan SMK Kepri lebih siap bersaing secara legal, aman, dan terukur di pasar kerja luar negeri.
Target jangka panjang: talenta global yang kembali membangun daerah
Program penguatan ini juga terkait dengan quick win SMK Go Global yang digagas KP2MI bersama Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Program tersebut menyiapkan peta jalan penempatan 500.000 tenaga kerja terampil untuk periode 2026 hingga 2029.
Mereka akan diproyeksikan mengisi sektor strategis seperti caregiver, welder, hospitality, nurse, dan truck driver. Pemerintah ingin Indonesia tidak hanya menjadi pengirim tenaga kerja, tetapi juga Global Talent Supplier.
Mukhtarudin menyebut arah besar kebijakan itu sebagai brain circulation, yaitu saat anak bangsa berangkat sebagai talenta global, menyerap ilmu dan etos kerja, lalu kembali untuk membangun usaha dan mendorong inovasi di daerah. Dengan pola ini, migrasi kerja tidak berhenti pada penempatan, tetapi juga menjadi jalan pulang bagi pengetahuan dan keterampilan yang bernilai bagi pembangunan daerah.
