Pemerintah memberi tenggat satu bulan untuk menata ulang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya lebih rapi dan tepat sasaran. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, menyampaikan hal itu dalam diskusi Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta.
Zulhas menegaskan bahwa penataan ini tidak hanya menyentuh urusan administrasi, tetapi juga menyasar masalah teknis di lapangan. Ia menyebut pemerintah perlu membenahi titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sempat diperjualbelikan, memetakan sekolah penerima MBG, memperbaiki kualitas dapur, dan memverifikasi laporan penerima manfaat.
Cakupan penataan MBG dalam satu bulan
Dalam penjelasannya, Zulhas menyebut penataan ulang akan dilakukan secara menyeluruh oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan manajemen baru. Ia menilai langkah ini dibutuhkan untuk membenahi program yang disebutnya sangat penting bagi masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto juga disebut sudah mengambil keputusan terkait perubahan manajemen setelah berbagai persoalan dalam pelaksanaan program itu mendapat perhatian. Pemerintah ingin memastikan MBG berjalan lebih tertib tanpa mengubah tujuan utamanya, yakni pemenuhan gizi bagi penerima manfaat.
Langkah efisiensi yang ditempuh BGN
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan lembaganya menjalankan sejumlah langkah efisiensi anggaran agar program tidak membebani keuangan negara. Ia menegaskan target pemenuhan gizi tetap dijaga, meski tata kelola diperbaiki.
Salah satu langkah utama adalah moratorium pembukaan titik dan dapur baru. Hingga saat ini, terdapat 27.877 titik dapur operasional berdasarkan virtual account yang akan ditata ulang untuk menilai kecocokan kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah.
BGN juga menghentikan sementara pendaftaran dapur baru sambil melakukan pemetaan kebutuhan daerah. Kebijakan ini diambil karena sebaran dapur masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sehingga perlu penyesuaian agar layanan lebih merata.
Penerima manfaat juga ikut dievaluasi
Selain dapur dan titik layanan, BGN menyiapkan refocusing penerima manfaat. Langkah ini bertujuan agar intervensi gizi lebih diarahkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Evaluasi dilakukan terhadap jumlah penerima manfaat yang saat ini tercatat sekitar 63 juta orang. Dengan pemetaan ulang itu, pemerintah berharap distribusi layanan MBG menjadi lebih tepat dan sesuai kebutuhan tiap wilayah.
Pengawasan kualitas jadi fokus utama
Nanik juga menekankan bahwa pada 2026, fokus program diarahkan pada peningkatan kualitas pelaksanaan, bukan sekadar mengejar jumlah titik layanan. BGN akan memeriksa apakah dapur yang beroperasi sudah memenuhi petunjuk teknis dan memiliki kapasitas layanan yang sesuai.
Pengawasan ini menjadi penting karena MBG tidak hanya menyangkut distribusi makanan bergizi, tetapi juga dampak ekonomi di tingkat bawah. Nanik menyebut program tersebut adalah amanah yang harus dijalankan dengan baik karena ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar.
