Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia meminta PT PLN (Persero) segera menghentikan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah daerah. Ia juga meminta PLN memperkuat mitigasi agar gangguan serupa tidak kembali merugikan pelanggan.
Bahlil menegaskan persoalan teknis pada sistem kelistrikan menjadi tanggung jawab PLN sebagai operator penyedia listrik nasional. Pemerintah, kata dia, sudah memberi arahan yang jelas dan kini menunggu langkah nyata dari perusahaan pelat merah itu.
PLN diminta bergerak cepat
Bahlil menyebut dirinya menerima laporan adanya pemadaman bergilir di beberapa wilayah. Ia meminta PLN mengambil langkah yang terukur dan menyeluruh agar masyarakat kembali mendapatkan layanan listrik yang nyaman.
“Dengan kata lain, segera atasi masalah teknis ini, karena masalah teknis semuanya kewenangan dan kendalinya memang ada di PLN,” ujar Bahlil dalam keterangan resmi.
Ia juga mengatakan telah berbicara langsung dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo. Dalam komunikasi itu, Bahlil menekankan perlunya percepatan penanganan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap potensi gangguan operasional.
Mitigasi dinilai penting untuk cegah gangguan berulang
Selain menyelesaikan masalah yang sudah terjadi, Bahlil meminta PLN memperkuat langkah mitigasi. Menurut dia, pencegahan sama pentingnya dengan pemulihan, karena gangguan listrik berdampak langsung pada aktivitas masyarakat.
Ia menilai PLN harus memastikan sistem pengelolaan operasional berjalan lebih disiplin dan terukur. Pemerintah, lanjut Bahlil, berperan sebagai regulator yang mengawasi, sementara kendali teknis berada di tangan PLN.
“Pemerintah sudah tegas, tinggal PLN segera merealisasikannya,” kata politikus Partai Golkar itu.
Bantah gangguan disebabkan kekurangan batu bara
Bahlil juga membantah anggapan bahwa pemadaman terjadi karena pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tidak mencukupi. Ia menjelaskan bahwa pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara telah memastikan kebutuhan batu bara PLN terpenuhi lewat penugasan kepada perusahaan tambang nasional.
Menurut dia, kebutuhan batu bara PLN mencapai 154 juta ton per tahun. Pemerintah, kata Bahlil, sudah menugaskan pasokan sebesar 180 juta hingga 190 juta ton, dengan kontrak yang telah berjalan sekitar 134 juta ton.
“Artinya tinggal sekitar 18 juta ton. Di mananya ada kekurangan? Teknisnya untuk sampai di power plant itu bukan tugas Dirjen Minerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik PLN,” jelasnya.
Sorotan kini tertuju pada respons PLN
Pemerintah meminta PLN menyelesaikan persoalan teknis yang memicu pemadaman sekaligus memperkuat pengawasan operasional. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik dan memastikan layanan kembali normal bagi pelanggan.
Dengan tekanan dari pemerintah yang sudah disampaikan langsung kepada manajemen PLN, fokus kini berada pada kecepatan penanganan di lapangan. Publik menanti agar gangguan listrik bergilir tidak lagi terjadi dan sistem kelistrikan tetap stabil di daerah-daerah yang terdampak.
