Komisi IX DPR RI menyetujui empat langkah efisiensi yang diajukan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Skema itu diperkirakan bisa menekan anggaran negara hingga sekitar Rp40 triliun.
Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin menilai rancangan efisiensi yang dibawa pimpinan BGN baru cukup kuat dampaknya. Ia menyebut pembahasan di rapat menghasilkan kesepahaman awal bahwa belanja program perlu diatur ulang agar lebih tepat sasaran.
Penghematan yang dibidik mencapai puluhan triliun
Zainul mengatakan BGN berkomitmen melakukan penghematan minimal Rp40 triliun, termasuk untuk kebutuhan tahun berjalan. Menurut dia, angka itu masih berupa hasil perhitungan awal yang akan disempurnakan lewat pembahasan lanjutan bersama DPR.
Ia juga menjelaskan bahwa BGN sebelumnya sempat mengajukan alokasi anggaran Rp270 triliun untuk program MBG tahun 2027. Angka itu naik Rp2 triliun dibandingkan 2026 yang tercatat sebesar Rp268 triliun.
Meski begitu, Zainul menilai arah kebijakan baru di bawah kepemimpinan Nanik S Deyang berpotensi membuat kebutuhan anggaran tahun depan jauh lebih rendah. Komisi IX pun memberi waktu dua pekan kepada BGN untuk menyelesaikan penghitungan efisiensi tersebut.
Empat langkah yang disepakati
Langkah pertama yang dibahas adalah evaluasi jumlah penerima manfaat. Salah satu opsi yang mengemuka ialah MBG tidak lagi diberikan kepada seluruh siswa SMA atau sederajat, yang jumlahnya disebut mencapai sekitar 11 juta orang.
Langkah kedua menyangkut pengurangan frekuensi distribusi paket MBG. Jika sebelumnya makanan dibagikan selama 25 hari dalam sebulan atau enam hari dalam sepekan, skema baru akan membatasi penyaluran pada Senin hingga Jumat atau sekitar 20 hari.
Dengan pola itu, program juga tidak berjalan pada hari libur nasional dan masa libur sekolah. Perubahan jadwal ini menjadi salah satu sumber efisiensi yang dinilai cukup besar oleh Komisi IX.
Langkah ketiga adalah penyesuaian insentif untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Selama ini insentif disamaratakan sebesar Rp6 juta, tetapi DPR menyetujui agar nominal itu dievaluasi dan dibagi secara proporsional sesuai jumlah penerima manfaat yang dilayani.
SPPG akan masuk klaster penilaian
Langkah keempat adalah penerapan sistem pengelompokan atau penilaian SPPG. BGN akan membagi SPPG ke dalam beberapa klaster berdasarkan kapasitas dan kinerja, sehingga besaran insentif maupun anggaran yang diterima bisa berbeda.
Skema klaster itu dimaksudkan agar distribusi anggaran lebih sesuai dengan kondisi lapangan. Komisi IX melihat model tersebut sebagai cara untuk menjaga efisiensi tanpa mengabaikan kebutuhan operasional masing-masing satuan layanan.
DPR menunggu finalisasi BGN
Komisi IX dan BGN sepakat memberi waktu dua pekan untuk merampungkan rincian efisiensi. DPR kemudian akan menggelar rapat dengar pendapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas finalisasi penghematan yang akan diterapkan dalam program MBG.
Zainul menyampaikan bahwa BGN meminta waktu untuk menyelesaikan exercise penghematan secara lebih detail. Ia menegaskan pembahasan masih berjalan, tetapi arah kebijakannya sudah mengarah pada penghematan besar dengan tetap menjaga pelaksanaan program agar lebih terukur.
