Penumpang, kendaraan, dan aktivitas di kawasan pelabuhan akan memasuki pola pengawasan baru. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyiapkan sterilisasi pelabuhan secara bertahap mulai 20 Juli 2026 dengan sistem akses berbasis digital.
Perubahan ini tidak hanya menyasar pintu keluar-masuk pelabuhan, tetapi juga tata kelola seluruh kawasan penyeberangan. ASDP menargetkan setiap orang dan kendaraan yang berada di area pelabuhan dapat teridentifikasi, terverifikasi, serta termonitor lebih optimal.
Enam Pelabuhan Jadi Lokasi Sosialisasi
Menjelang soft launching, ASDP menggelar sosialisasi intensif kepada para pemangku kepentingan di enam pelabuhan utama. Langkah tersebut dilakukan agar regulator, operator kapal, aparat keamanan, mitra kerja, dan pengguna jasa memahami mekanisme baru sebelum diterapkan penuh.
| Pelabuhan | Fokus Persiapan |
|---|---|
| Merak | Patroli terpadu, penataan kawasan, penertiban akses, serta penguatan fasilitas pengawasan. |
| Bakauheni | Penyempurnaan infrastruktur, pendataan berbasis Face Recognition, dan pengaturan arus kendaraan. |
| Ketapang | Sosialisasi mekanisme sterilisasi menjelang penerapan bertahap. |
| Gilimanuk | Sosialisasi mekanisme sterilisasi menjelang penerapan bertahap. |
| Kayangan | Sosialisasi mekanisme sterilisasi menjelang penerapan bertahap. |
| Lembar | Sosialisasi mekanisme sterilisasi menjelang penerapan bertahap. |
Program ini merupakan bagian dari modernisasi pengelolaan pelabuhan yang menekankan keamanan, ketertiban, dan digitalisasi operasional. Menurut keterangan PT ASDP Indonesia Ferry pada 17 Juli 2026, penerapan sistem baru tersebut juga diarahkan untuk memperkuat transparansi serta akuntabilitas pengelolaan kawasan.
Registrasi Elektronik hingga One Gate System
Sterilisasi akan mengintegrasikan registrasi elektronik, Face Recognition atau FR, zonasi akses, dan One Gate System. Kombinasi teknologi itu disiapkan untuk membatasi akses berdasarkan kebutuhan dan mengarahkan pergerakan orang maupun kendaraan secara lebih tertib.
Direktur Operasional dan Transformasi ASDP, Rio Lasse, menyebut kebijakan ini sebagai perubahan menyeluruh dalam tata kelola operasional penyeberangan. “Sterilisasi pelabuhan bukan sekadar pengaturan akses keluar-masuk, tetapi transformasi menyeluruh dalam tata kelola operasional,” kata Rio.
Ia menegaskan pengawasan tidak dimaksudkan sekadar membatasi aktivitas di pelabuhan. “Kami ingin memastikan setiap orang, kendaraan, maupun aktivitas di kawasan pelabuhan dapat teridentifikasi, terverifikasi, dan termonitor secara optimal,” ujar Rio.
ASDP menilai akses digital dan zonasi yang jelas dapat membantu meningkatkan keandalan operasi penyeberangan. Pengelolaan kawasan yang lebih tertib juga diharapkan mendukung layanan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat.
Merak dan Bakauheni Siapkan Penataan Fisik
Di Pelabuhan Merak, persiapan mencakup patroli terpadu bersama regulator dan aparat keamanan. ASDP juga melakukan sosialisasi kepada pengguna jasa, penataan kawasan, serta penertiban akses bagi pihak yang berkepentingan.
Penataan di Merak turut mencakup pendataan ulang pedagang dan pengaturan area usaha. Fasilitas pendukung seperti CCTV, pagar pembatas, penerangan, rambu, dan pos pengawasan juga dioptimalkan untuk menunjang One Gate System.
Sementara di Bakauheni, persiapan berfokus pada infrastruktur dan sistem pengawasan digital. Pengaturan arus kendaraan serta pendataan pengguna dengan Face Recognition menjadi bagian dari langkah yang disiapkan.
Corporate Secretary ASDP, Windy Andale, menyatakan sosialisasi menjadi tahap penting sebelum implementasi penuh dilakukan. “Transformasi ini hanya akan berhasil apabila seluruh stakeholder memiliki pemahaman dan komitmen yang sama,” ujarnya.
Windy menegaskan sterilisasi tidak ditujukan untuk menutup ruang aktivitas masyarakat di pelabuhan. Menurutnya, kebijakan tersebut dirancang untuk membangun budaya keselamatan, keamanan, kedisiplinan, dan pelayanan prima.
Kolaborasi regulator, operator kapal, aparat keamanan, serta mitra kerja menjadi unsur penting dalam pelaksanaannya. ASDP optimistis program ini dapat menjadi fondasi sistem penyeberangan yang lebih efisien, modern, dan mendukung konektivitas nasional secara berkelanjutan.
