Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membantah isu bahwa pemerintah membeli tanah masyarakat Papua dengan harga Rp 100.000 per hektare. Ia menegaskan lahan pertanian yang dibangun melalui program pemerintah tetap menjadi milik masyarakat setempat.
Menurut Amran, narasi mengenai harga tanah tersebut tidak sesuai dengan kondisi program pengembangan pertanian di Papua. Pemerintah, kata dia, justru membangun sawah beserta sarana pendukung agar dapat dikelola oleh warga.
Sawah dan fasilitas disebut untuk masyarakat
Amran menyatakan tidak ada lahan sawah hasil program itu yang menjadi milik negara. Pemerintah memberikan dukungan berupa alat dan mesin pertanian, pembangunan irigasi, serta bantuan lain untuk meningkatkan produktivitas petani.
"Sawah itu milik rakyat. Tidak ada yang menjadi milik negara," ujar Amran dalam pernyataannya yang dikutip Beritasatu.com.
Ia mengatakan bantuan yang disalurkan untuk program pertanian di Papua nilainya mencapai triliunan rupiah. Dukungan tersebut mencakup pengiriman ratusan alat mesin pertanian dan pembentukan Brigade Pangan.
Pemerintah juga membangun jaringan irigasi untuk menopang pengelolaan sawah. Selain padi, pengembangan pertanian disebut tetap memperhatikan komoditas yang sesuai dengan kearifan lokal, termasuk sagu dan kelapa.
| Aspek Program | Keterangan |
|---|---|
| Lahan pertanian dibangun | Sekitar 137.000 hektare di Papua |
| Status kepemilikan sawah | Tetap milik masyarakat setempat |
| Lahan garapan petani | Sekitar 3-4 hektare |
| Pendapatan bersih yang dicontohkan | Sekitar Rp 15 juta hingga Rp 20 juta per bulan |
Jawaban atas isu pengambilalihan tanah
Penegasan itu disampaikan Amran ketika menghadiri Resepsi Milad ke-65 Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan Rapat Kerja Nasional IPM di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Acara bertema “Resonansi Algoritma Pelajar Berdampak” tersebut diikuti sekitar 2.000 kader IPM dari berbagai daerah.
Isu tanah Papua ditanyakan oleh Muhammad Tamim Setiaji, delegasi IPM dari Kota Tangerang Selatan, Banten. Pertanyaan itu menyinggung informasi mengenai dugaan pengambilalihan tanah masyarakat dengan harga di bawah Rp 100.000 per hektare.
Amran menyebut informasi itu sebagai fitnah terhadap pemerintah dan pihak yang menjalankan program pertanian. Ia meminta masyarakat menilai program berdasarkan kondisi yang dirasakan langsung oleh penerima manfaat.
Menurut Amran, sebagian warga Papua telah memperoleh lahan untuk dikelola secara mandiri. Ia mencontohkan petani dengan lahan garapan 3 hingga 4 hektare yang disebut mampu memperoleh pendapatan bersih sekitar Rp 15 juta sampai Rp 20 juta per bulan.
Amran juga mengatakan traktor yang diberikan dalam program itu menjadi milik petani. Keterangan tersebut disampaikan untuk menjawab anggapan bahwa pengembangan sawah membuat masyarakat kehilangan penguasaan atas lahannya.
Aspirasi perluasan cetak sawah
Dalam kunjungan kerjanya ke Papua, Amran mengaku menerima permintaan warga agar program cetak sawah diperluas hingga ribuan hektare. Menurutnya, aspirasi itu muncul karena masyarakat ingin ikut memperoleh manfaat dari pengembangan lahan pertanian.
Ia menilai pembangunan pertanian di Papua menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, Amran mengajak generasi muda agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum diverifikasi.
Amran juga mendorong kader IPM untuk menjadi generasi produktif dengan memanfaatkan lahan yang tersedia, termasuk di wilayah perkotaan. Ia meminta mereka melihat fakta di lapangan dan mendengarkan langsung masyarakat yang menerima manfaat program pertanian tersebut.