Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membantah keras isu yang menyebut tanah masyarakat Papua dibeli pemerintah dengan harga Rp100 ribu per hektare. Ia menegaskan program pengembangan pertanian di Papua tidak mengambil alih kepemilikan tanah warga.
Menurut Amran, sawah yang dibangun melalui program pemerintah tetap menjadi milik masyarakat setempat. Pemerintah disebut menyediakan infrastruktur, irigasi, serta alat dan mesin pertanian untuk mendukung pengelolaan lahan tersebut.
“Fitnah itu bertebaran. Salah satunya harga tanah Rp100 ribu per hektare,” kata Amran dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta.
Ia menyebut narasi mengenai harga tanah tersebut sebagai tudingan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Penjelasan itu disampaikan untuk meluruskan informasi terkait pembangunan Pertanian Papua yang ramai dibicarakan.
Program Sawah Diklaim Tidak Mengubah Kepemilikan
Amran mengatakan pemerintah telah membangun sekitar 137 ribu hektare lahan pertanian di Papua. Seluruh lahan itu, menurut dia, tetap berada dalam kepemilikan masyarakat, bukan menjadi aset negara.
| Aspek Program | Keterangan |
|---|---|
| Lahan pertanian dibangun | Sekitar 137 ribu hektare di Papua |
| Status kepemilikan sawah | Tetap milik masyarakat setempat |
| Dukungan pemerintah | Irigasi, alat mesin pertanian, dan pengembangan lahan |
| Contoh lahan garapan petani | Disebut mencapai 3 hingga 4 hektare |
Ia menekankan bahwa fasilitas pertanian diberikan untuk memperkuat produktivitas warga. Dukungan tersebut mencakup pengiriman ratusan alat mesin pertanian, pembangunan jaringan irigasi, dan pembentukan Brigade Pangan.
“Sawah itu milik rakyat. Tidak ada yang menjadi milik negara,” ujar Andi Amran Sulaiman.
Amran juga menyatakan bantuan yang digulirkan pemerintah bernilai hingga triliunan rupiah. Bantuan itu, menurutnya, ditujukan agar petani dapat mengelola lahan secara mandiri dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Dalam pengembangan komoditas, pemerintah disebut turut mempertimbangkan kearifan lokal masyarakat Papua. Amran menyebut sagu dan kelapa sebagai contoh komoditas yang mendapat dukungan pengembangan.
Petani Disebut Mendapat Kenaikan Penghasilan
Amran mengungkapkan adanya testimoni petani yang memperoleh lahan garapan seluas 3 hingga 4 hektare. Petani tersebut disebut dapat meraih pendapatan bersih sekitar Rp15 juta sampai Rp20 juta per bulan dari pengelolaan lahan.
Ia juga mengatakan traktor yang digunakan dalam program itu menjadi milik petani. Bagi Amran, kondisi tersebut menjadi bukti bahwa program pertanian tidak dimaksudkan untuk memindahkan hak atas tanah masyarakat.
Menurut www.viva.co.id, penjelasan itu disampaikan Amran saat menghadiri Resepsi Milad ke-65 Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan Rapat Kerja Nasional IPM di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Acara bertema “Resonansi Algoritma Pelajar Berdampak” itu diikuti sekitar 2.000 kader IPM dari berbagai daerah.
Pertanyaan mengenai isu harga tanah di Papua datang dari Muhammad Tamim Setiaji, delegasi IPM dari Kota Tangerang Selatan, Banten. Tamim meminta penjelasan agar generasi muda dapat melihat persoalan tersebut secara rasional di tengah derasnya informasi yang beredar.
Amran turut menceritakan pengalamannya saat melakukan kunjungan kerja ke Papua. Ia mengaku menerima aspirasi dari masyarakat yang meminta program Cetak Sawah Papua diperluas hingga ribuan hektare.
“Ketika saya di bandara hendak pulang, masyarakat mencegat saya bukan untuk menolak, tetapi meminta tambahan lahan cetak sawah hingga ribuan hektare,” kata Amran. Ia menyebut permintaan itu sebagai indikasi bahwa sebagian warga ingin merasakan manfaat program tersebut.
Amran menilai pembangunan pertanian di Papua merupakan bagian dari upaya pemerataan pembangunan nasional. Ia mengaitkan program itu dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian.
Di hadapan kader IPM, Amran mengajak generasi muda tidak segera mempercayai narasi yang belum diverifikasi. Ia meminta mereka melihat fakta di lapangan dan mendengarkan pengalaman masyarakat yang menerima manfaat program.
Ia juga mendorong pelajar untuk menjadi generasi produktif dengan memanfaatkan lahan yang tersedia, termasuk di kawasan perkotaan. Pesan itu disampaikan di tengah penegasannya bahwa pengembangan sawah di Papua, menurut pemerintah, tetap menempatkan masyarakat sebagai pemilik lahan.
