Pemerintah menyiapkan kewajiban pencampuran etanol 10% ke bensin atau E10 mulai 2027. Langkah ini menjadi tahap awal sebelum target penerapan bioetanol E20 pada 2028-2029.
Namun, program tersebut tidak akan dijalankan tergesa-gesa karena pemerintah ingin memastikan pasokan etanol berasal dari industri di dalam negeri. Pertimbangannya, penghematan impor bensin tidak boleh berujung pada ketergantungan baru terhadap impor etanol.
Jadwal Bertahap Bioetanol
| Tahap | Target Waktu | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| Bioetanol E10 | 2027 | Penerapan awal secara bertahap |
| Bioetanol E20 | 2028-2029 | Penerapan mandatori secara penuh setelah persiapan industri |
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah masih mematangkan perencanaan sebelum menaikkan kadar campuran etanol. Skema bioetanol akan meniru strategi pengembangan mandatori biodiesel yang bertahap dari B10, B20, B30 hingga B50.
“Bertahap, bertahap. Mungkin kita akan bertahap di E10 dulu ya. E10 mungkin 2027 dan langsung ke E20 ya,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/7/2026).
Rencana mandatori bioetanol sebenarnya sudah diusulkan sejak 2025 dan masih terus dikaji. Pemerintah melihat penerapan E10 sebagai masa transisi untuk menyiapkan kapasitas produksi serta rantai pasok bahan bakunya.
Industri Dalam Negeri Jadi Syarat Utama
Menurut Bahlil, tujuan program ini adalah mengurangi kebutuhan impor bahan bakar minyak, terutama bensin. Meski demikian, pemerintah tidak ingin manfaat penghematan impor BBM hilang karena etanol justru harus didatangkan dari luar negeri.
“Karena begitu etanol kita terapkan mandatory, maka kita bisa melakukan efisiensi atau penghematan terhadap impor BBM jadi untuk bensin. Tetapi kita tidak pengen begitu kita terapkan E20 tapi etanolnya kita impor,” kata Bahlil, sebagaimana diberitakan finance.detik.com.
Pemerintah karena itu akan memprioritaskan pembangunan industri etanol lebih dahulu dalam satu hingga dua tahun ke depan. Setelah persiapan tersebut dinilai cukup, kebijakan mandatori E20 direncanakan dapat diterapkan secara penuh.
Bahan baku yang disiapkan untuk menopang produksi etanol mencakup singkong, tebu, jagung, serta sejumlah komoditas lain. Ketersediaan bahan baku ini akan menentukan kemampuan industri domestik memenuhi kebutuhan campuran bioetanol.
Model Tebu Fleksibel Seperti Brasil
Pemerintah juga menyiapkan desain pengembangan perkebunan tebu yang terhubung dengan industri hilirisasi. Bahlil menyebut pengelolaan perkebunan di Brasil menjadi salah satu contoh yang sedang dipelajari.
Model yang disiapkan memungkinkan pengolahan tebu disesuaikan dengan kondisi harga di pasar. Saat harga gula lebih tinggi, tebu dapat diproses menjadi gula, sedangkan ketika harga etanol naik, bahan baku itu dapat dialihkan menjadi etanol.
Fleksibilitas tersebut diharapkan memberi ruang bagi pelaku industri untuk menyesuaikan produksi tanpa meninggalkan kebutuhan pangan maupun energi. Pemerintah saat ini masih mematangkan rencana bersama sejumlah industri dan perusahaan yang akan mengembangkan skema tersebut.
Keberhasilan program Bioetanol E10 pada 2027 akan sangat bergantung pada kesiapan industri, pasokan bahan baku, dan model hilirisasi yang sedang disusun. Tahap awal itu menjadi penentu sebelum pemerintah bergerak menuju penerapan Bioetanol E20 dalam beberapa tahun berikutnya.
