Presiden Prabowo Subianto meminta skema bantuan rumah swadaya dikaji ulang agar manfaatnya dapat menjangkau lebih banyak keluarga. Arah yang disorot adalah penyaluran bantuan dalam bentuk bahan bangunan, bukan uang tunai.
Usulan tersebut menyasar Program BSPS atau bantuan stimulan perumahan swadaya yang disebut memiliki nilai Rp20 juta untuk setiap penerima. Prabowo menilai penyesuaian indeks bantuan dapat membuka ruang bagi penambahan jumlah penerima manfaat.
Bantuan Berupa Semen hingga Baja Ringan
Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dikutip pada Selasa (21/7/2026), Prabowo meminta Kementerian Sosial dan Kementerian Perumahan Rakyat mendalami opsi tersebut. Ia menekankan bahwa bantuan bisa diberikan dalam bentuk material yang dibutuhkan untuk perbaikan atau pembangunan rumah.
“Dikaji kembali apakah ditambah penerima manfaat, sehingga indeksnya bisa dikurangi, kita tidak kasih uang tetapi kasih bahan,” ujar Prabowo. Ia menyebut contoh bahan yang dapat diberikan, antara lain semen, genteng, kayu, dan baja ringan.
Menurut Prabowo, pola penyaluran material berpotensi membuat anggaran perumahan menjangkau lebih banyak pihak. Namun, permintaan itu masih berada pada tahap kajian dan belum disampaikan sebagai perubahan kebijakan yang telah ditetapkan.
| Program atau Bantuan | Nilai atau Bentuk | Sasaran yang Disebut |
|---|---|---|
| Program BSPS | Rp20 juta per penerima | 400 ribu penerima manfaat |
| FLPP | Rp720 ribu per bulan | 1,7 juta rumah tangga |
| Subsidi LPG | Subsidi LPG | 66,4 juta rumah tangga |
| Bantuan pangan | 10 kg beras dan 2 liter minyak selama 3 bulan | 33,24 juta keluarga desil 1-4 |
Evaluasi Program Jadi Agenda Sidang Kabinet
Pembahasan bantuan perumahan muncul dalam agenda evaluasi program pemerintah yang dipimpin Presiden bersama jajaran Kabinet Merah Putih. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyatakan sidang kabinet digunakan untuk menilai pelaksanaan program serta membahas hambatan yang masih muncul.
Prasetyo mengatakan kendala dalam program kerja akan didiskusikan untuk dicari jalan keluarnya bersama. Ia juga menyebut sidang kabinet paripurna sebelumnya berlangsung pada 13 Maret 2026, sekitar empat bulan sebelum pertemuan kali ini.
Selain perumahan, Prabowo memaparkan sejumlah bentuk subsidi dan bantuan yang telah menjangkau puluhan juta keluarga. Salah satunya adalah Subsidi LPG bagi 66,4 juta rumah tangga.
Presiden membandingkan cakupan penerima subsidi LPG itu dengan jumlah penduduk di negara lain. “Dua kali Malaysia. 12 kali Singapura,” kata Prabowo dalam paparan yang dikutip www.liputan6.com.
Rangkaian Bantuan untuk Rumah Tangga
Prabowo juga menyebut subsidi dan kompensasi solar sebesar Rp488 ribu rumah tangga. Untuk pertalite, ia menyampaikan kompensasi Rp980 ribu bagi 33,787364 juta rumah tangga.
Di sektor listrik, subsidi dan kompensasi disebut berada pada kisaran Rp130 ribu hingga Rp150 ribu per bulan. Program tersebut dikatakan menjangkau 87 juta rumah tangga, yang menurut Prabowo hampir mencakup seluruh rakyat Indonesia.
Pemerintah turut memberikan diskon tarif kereta api kepada 1,3 juta penumpang serta diskon angkutan laut hampir Rp500 ribu. Sementara itu, bantuan pangan berisi 10 kilogram beras dan 2 liter minyak selama tiga bulan diberikan kepada keluarga pada desil 1, 2, 3, dan 4.
Rencana mengalihkan sebagian bantuan rumah menjadi bahan bangunan kini menjadi salah satu poin yang diminta untuk dikaji lebih lanjut. Hasil kajian tersebut akan menentukan apakah jumlah penerima Program BSPS dapat ditambah melalui penyesuaian bentuk dan indeks bantuan.
