Akses bahan baku minyak goreng Indonesia ke pasar Eropa menghadapi tekanan baru dari aturan perdagangan dan standar keberlanjutan. Tantangannya bukan sekadar soal persaingan harga, melainkan kebijakan di negara tujuan yang dapat memengaruhi ruang gerak ekspor.
Minyak sawit masih menjadi komoditas penting dalam perdagangan Indonesia, tetapi pasar Uni Eropa kini bukan lagi tujuan yang paling dominan. Diversifikasi ekspor membuat ketergantungan terhadap kawasan tersebut berkurang, meski hambatan kebijakan tetap perlu diantisipasi.
Pangsa Uni Eropa Tinggal 8-10 Persen
Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung, menyebut pangsa Uni Eropa dalam ekspor sawit Indonesia kini berada pada kisaran 8-10 persen. Kondisi itu terjadi setelah Indonesia memperluas pasar ke sejumlah negara di Asia, Afrika, hingga Amerika Utara.
India, China, Pakistan, Bangladesh, sejumlah negara Afrika, Uni Eropa, dan Amerika Utara disebut sebagai tujuan pemasaran ekspor minyak sawit Indonesia. Sebaran pasar tersebut dinilai mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasar tradisional di Eropa.
Namun, kecilnya pangsa pasar tidak berarti kebijakan Uni Eropa bisa diabaikan. Standar yang diterapkan negara tujuan tetap berpotensi menjadi hambatan bagi industri sawit nasional dan memengaruhi perdagangan global.
Diplomasi Diminta Bekerja Sebagai Market Intelligence
Tungkot menilai diplomasi sawit perlu dijalankan lebih proaktif sebelum kebijakan yang merugikan benar-benar diterapkan. Menurutnya, diplomasi tidak cukup hanya digunakan ketika sengketa dagang sudah terjadi.
Ia mendorong diplomasi menjadi instrumen market intelligence yang mampu membaca potensi aturan baru sejak masih dalam tahap perumusan. Dengan pendekatan itu, pemerintah dan pelaku industri diharapkan dapat menyiapkan respons lebih awal.
“Seharusnya diplomasi sawit yang baik adalah jika kita berhasil meredam atau mencegah timbulnya kebijakan negara lain yang merugikan industri sawit nasional,” ujar Tungkot. “Karena itu, diplomasi sawit seharusnya bekerja sebagai market intelligence.”
Menurut Tungkot, strategi diplomasi yang dijalankan pemerintah selama beberapa tahun terakhir turut membuka jalur ekspor ke negara tujuan yang lebih beragam. Perluasan pasar ini menjadi salah satu penyangga ketika akses ke pasar tertentu menghadapi pembatasan.
Standar Keberlanjutan Jadi Sorotan
Kepala Pusat South East Asia Food and Agriculture Science & Technology Center IPB University, Puspo Edi Giriwono, menilai hambatan perdagangan terhadap sawit masih terus muncul di berbagai negara. Ia menyoroti penerapan standar keberlanjutan yang dianggap memberi perlakuan berbeda terhadap minyak sawit dibandingkan minyak nabati lain.
Puspo Edi mencontohkan minyak kedelai yang diproduksi Brasil dalam pembahasannya mengenai isu deforestasi. “Kalau misalnya dipikir, minyak kedelai itu produsernya Brasil dan mereka masih melakukan deforestasi. Tapi, itu enggak diberlakukan (aturan tersebut),” tuturnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa perdebatan soal keberlanjutan tidak hanya menyangkut proses produksi di Indonesia. Ada pula persoalan mengenai konsistensi penerapan standar terhadap berbagai komoditas minyak nabati di pasar internasional.
Informasi yang dimuat www.viva.co.id menunjukkan isu perdagangan sawit kini berjalan beriringan dengan tuntutan keberlanjutan. Karena itu, penguatan posisi Indonesia tidak cukup ditempuh melalui perluasan pasar ekspor saja.
Pembenahan Industri di Dalam Negeri
Puspo Edi menekankan bahwa diplomasi perlu dibarengi pembenahan tata kelola industri di dalam negeri. Perbaikan proses produksi dan kualitas produk dinilai penting untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional.
“Kita benahi proses dan produksi di dalam negeri kita supaya bisa menghasilkan produk yang berkualitas, meningkatkan daya saing, dan seterusnya,” kata Puspo Edi. Langkah tersebut menempatkan standar keberlanjutan sebagai bagian dari penguatan industri, bukan semata tuntutan dari negara pengimpor.
Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan juga terus memperkuat diplomasi internasional dengan melibatkan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lain. Upaya itu mencakup penguatan hubungan dengan negara importir utama, misi dagang, litigasi dan advokasi atas kebijakan yang dinilai diskriminatif.
Program diplomasi tersebut turut dilakukan lewat kampanye di media internasional serta dukungan terhadap forum dan konferensi global. Kombinasi pembukaan pasar, advokasi kebijakan, dan pembenahan produksi menjadi bagian dari respons terhadap tantangan ekspor minyak sawit Indonesia.
