Sudaryono menghadapi tuntutan untuk membenahi fondasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), bukan sekadar memperluas jumlah dapur dan penerima manfaat. Program berskala jutaan penerima ini dinilai perlu dikonsolidasikan agar anggaran, distribusi pangan, dan pengawasan berjalan lebih terkendali.
Wakil Menteri Pertanian itu resmi dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada 22/7 di Istana Negara. Ia menggantikan Nanik S Deyang yang mengundurkan diri untuk menjalani perawatan penyakit di luar negeri.
Besarnya skala MBG membuat pengelolaan program semakin kompleks, mulai dari pengawasan dapur hingga ketepatan penyaluran anggaran. Pergantian pimpinan BGN pun dipandang sebagai kesempatan untuk memperkuat kelembagaan sebelum program kembali digenjot lebih luas.
Bukan Hanya Mengejar Jumlah Porsi
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M Rizal Taufikurahman menilai arah BGN di bawah Sudaryono seharusnya berfokus pada tata kelola, kualitas layanan, dan ketepatan sasaran. Menurutnya, ukuran keberhasilan tidak cukup dilihat dari jumlah dapur, porsi makanan, atau penyerapan anggaran.
“Persoalan BGN saat ini bukan sekadar memperbesar skala Program Makan Bergizi Gratis, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan perbaikan gizi,” ujar Rizal kepada CNN Indonesia. Ia juga mendorong indikator program yang berorientasi pada dampak gizi bagi penerima manfaat.
Rizal menilai latar belakang Sudaryono di sektor pertanian dapat menjadi modal untuk menghubungkan MBG dengan rantai pasok pangan nasional. Keterlibatan petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM pangan diharapkan membuat program turut menggerakkan ekonomi daerah.
Namun, integrasi hulu hingga hilir tersebut membutuhkan sistem pengendalian yang lebih kuat. Rizal menekankan perlunya basis data tunggal penerima manfaat, audit menyeluruh terhadap dapur, standardisasi pemasok, serta mekanisme respons cepat untuk kasus keracunan.
3 Pekerjaan Rumah yang Dinilai Mendesak
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menilai perubahan di BGN akan ditentukan oleh koreksi desain kelembagaan dan tata kelola program. Ia mengingatkan bahwa persoalan MBG tidak hanya berada pada aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga pada desain kebijakan, rantai pasok, dan akuntabilitas anggaran.
| PR Utama | Masalah yang Disorot | Arah Perbaikan |
|---|---|---|
| Tata kelola keuangan | Potensi ketidaksesuaian komitmen program dengan kapasitas fiskal dan administrasi | Menormalkan pengelolaan keuangan program |
| Rantai pasok domestik | Risiko ketergantungan pada vendor besar | Melibatkan petani, peternak, dan nelayan |
| Targeting dan monitoring | Kebocoran, salah sasaran, dan evaluasi data yang lemah | Memperkuat pemantauan berbasis data real-time |
PR pertama adalah menormalkan tata kelola keuangan agar komitmen program tidak melampaui kapasitas fiskal dan administrasi. Pengelolaan yang disiplin diperlukan karena MBG memakai anggaran besar dan menjangkau penerima manfaat dalam jumlah luas.
PR berikutnya adalah membangun ulang rantai pasok agar lebih bertumpu pada produksi dalam negeri. Ronny menilai langkah ini penting supaya MBG tidak hanya menjadi proyek distribusi makanan yang menciptakan ketergantungan kepada vendor besar.
Pekerjaan ketiga menyangkut perbaikan sistem penargetan dan monitoring. Problem klasik berupa kebocoran, salah sasaran, serta lemahnya evaluasi harus diatasi melalui data yang lebih akurat dan pemantauan yang dapat dilakukan secara cepat.
“Tanpa 3 hal ini, MBG akan menjadi program mahal dengan dampak ekonomi yang dangkal,” kata Ronny. Ia menilai tahap awal yang diperlukan adalah konsolidasi untuk membereskan sistem yang ada sebelum membicarakan perluasan skala program.
Modal Politik Perlu Diikuti Profesionalisme
Rizal menyebut kedekatan Sudaryono dengan Presiden Prabowo Subianto dapat membantu mempercepat koordinasi lintas kementerian. Meski demikian, ia menegaskan modal politik tersebut tidak otomatis menjamin keberhasilan tanpa profesionalisme, transparansi, dan keberanian melakukan koreksi.
Kemampuan Sudaryono membangun tim yang kuat serta mengelola program berbasis data akan menjadi penentu penting. Jika MBG dapat bergeser dari program politis menjadi program ekonomi yang dampaknya terukur bagi produk lokal dan produsen, peluang perbaikannya dinilai terbuka.
