Masalah akses pembiayaan rumah bagi masyarakat Indonesia, terutama di sektor informal, menjadi tantangan yang signifikan. Dengan lebih dari 60% angkatan kerja yang bekerja di sektor informal–seperti freelancer, pelaku usaha UMKM, dan agen berbasis komisi–banyak dari mereka kesulitan mendapatkan fasilitas pembiayaan yang layak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk ketidakpastian pendapatan dan kolektabilitas yang tidak sempurna, sehingga bank dan lembaga keuangan cenderung membatasi akses pinjaman bagi mereka.
Menanggapi permasalahan ini, terdapat inovasi baru berupa program pra Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dikembangkan oleh beberapa lembaga. Program ini dirancang khusus untuk masyarakat yang belum dapat mendapatkan fasilitas KPR dari bank. Melalui skema ini, mereka yang berpenghasilan tidak tetap dapat menyewa rumah sambil mengikuti program yang dirancang untuk mengubah status mereka menjadi pemilik rumah di masa depan. Ini adalah langkah penting dalam menciptakan akses perumahan yang lebih inklusif.
Marine Novita, Direktur Utama MilikiRumah, menyatakan bahwa skema subsidi yang ada saat ini tidak sepenuhnya menjawab akar masalah. “Munculnya wacana rumah subsidi dengan luasan lebih kecil hanyalah akibat dari tingginya biaya produksi dan harga lahan yang semakin mahal,” ujarnya. Dalam konteks ini, program pra KPR menjadi alternatif yang lebih adaptable untuk segmen yang selama ini terpinggirkan dalam akses pembiayaan.
Program ini menggunakan metode Rent-to-Own (RTO), yang memungkinkan konsumen untuk mulai menghuni rumah sementara secara bertahap membayar sewa yang nantinya akan berkontribusi pada pengurangan plafon pinjaman yang dibutuhkan. Ini bukan hanya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki rumah, tetapi juga meningkatkan disiplin dalam membayar biaya sewa, yang pada gilirannya dapat memperbaiki status kolektibilitas mereka di mata perbankan.
Kendati banyak tantangan, program pra KPR diharapkan dapat berkontribusi pada target pemerintah untuk menyediakan 3 juta unit rumah, yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, kerjasama antara sektor publik dan swasta sangat diperlukan. Melihat potensi terbesarnya, Marine berharap pemerintah dapat mendorong solusi berbasis data yang dapat menjangkau masyarakat informal.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa 14 juta pengguna pinjaman online (pinjol) di Indonesia, dengan 48% di antaranya berusia 20-30 tahun, menunjukkan bahwa banyak dari generasi muda berisiko terjerat dalam utang tanpa pemahaman yang cukup. Ini menunjukkan perlunya literasi keuangan yang lebih baik untuk masyarakat agar mereka dapat memahami pilihan pembiayaan yang tersedia.
Dalam upaya melaksanakan program ini, aspek pendidikan dan informasi perlu diperhatikan untuk memastikan masyarakat memahami cara kerja skema pra KPR serta apa yang perlu mereka siapkan untuk dapat bertransisi dari penyewa menjadi pemilik rumah.
Seiring dengan progres dalam penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang hingga 26 Juni 2025 tercatat telah merealisasikan 117.000 unit dari target 350.000 unit, program pra KPR diharapkan dapat mempercepat pencapaian target tersebut tanpa membebani anggaran pemerintah lebih jauh.
Kesimpulannya, program pra KPR membawa angin segar bagi sektor informal yang sering kali terabaikan dalam pembiayaan rumah. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, diharapkan lebih banyak masyarakat Indonesia dapat memiliki tempat tinggal yang layak dan nyaman.
