Elon Musk, CEO Tesla dan salah satu tokoh terkaya di dunia, mengemukakan kritik tajam terhadap rancangan undang-undang pajak dan belanja terbaru yang diajukan oleh Presiden Donald Trump. Dalam sebuah unggahan di platform sosial X, Musk menyebut RUU tersebut “sangat gila dan merusak” serta memperingatkan bahwa langkah ini dapat mengguncang ekonomi Amerika Serikat secara signifikan.
Musk, yang dikenal dengan keberaniannya untuk mengekspresikan pandangannya, menyoroti bahwa revisi RUU yang dirilis oleh Senat AS pada 27 Juni 2025 ini akan berdampak besar terhadap jutaan pekerjaan. “Rancangan RUU Senat terbaru akan menghancurkan jutaan pekerjaan di Amerika dan menyebabkan kerugian strategis yang sangat besar bagi negara kita!” tulis Musk, menegaskan kekhawatirannya terhadap kemungkinan skenario buruk yang mungkin dihadapi.
Salah satu poin utama yang menjadi sorotan adalah penghapusan kredit pajak yang selama ini mendukung penjualan dan sewa kendaraan listrik. RUU tersebut akan mengakhiri kredit pajak sebesar USD 7.500 untuk kendaraan listrik baru dan USD 4.000 untuk kendaraan listrik bekas pada 30 September 2025. Sebelumnya, usulan yang diajukan memperlihatkan rencana penghapusan yang lebih cepat, yaitu hanya dalam beberapa bulan setelah RUU disahkan.
Langkah ini mencerminkan perubahan kebijakan yang signifikan dari para anggota Partai Republik, berlawanan dengan kebijakan mantan Presiden Joe Biden yang lebih mendukung transisi ke kendaraan listrik dan energi terbarukan. Partai Republik tampaknya memperkuat posisi mereka dalam mempertahankan kendaraan berbahan bakar fosil, sementara usaha untuk mengurangi mencapai emisi CO2 semakin dipertanyakan.
Lebih lanjut, RUU Senat mencakup ketentuan untuk menghapus denda bagi perusahaan yang gagal memenuhi standar Efisiensi Bahan Bakar Rata-rata, yang berpotensi memudahkan produsen mobil dalam menciptakan kendaraan bertenaga gas. Sementara itu, RUU House of Representatives akan memungkinkan kredit pajak kendaraan listrik baru berlanjut hingga akhir tahun 2025, memperlihatkan perpecahan yang jelas antara kedua kubu tersebut.
Kritik Musk tidak hanya terbatas pada kebijakan pajak. Ia juga merespon kebijakan yang berkaitan dengan kendaraan listrik di Layanan Pos AS, yang merupakan pemilik 7.200 kendaraan listrik. Senat menolak untuk menyertakan ketentuan yang dapat membatalkan pembelian kendaraan listrik dalam RUU tersebut, meskipun langkah ini dapat berpotensi menghemat anggaran secara signifikan.
Disamping itu, bulan ini Trump juga menandatangani resolusi untuk melarang rencana pro-kendaraan listrik yang diusulkan oleh California. Rencana tersebut, yang diadopsi oleh sejumlah negara bagian lain, bertujuan untuk menghentikan penjualan kendaraan berbahan bakar bensin pada tahun 2035. Keputusan ini mengindikasikan adanya perlunya sinergi antara kebijakan yang mendukung inovasi energi bersih dan kebutuhan industri otomotif di dalam negeri.
Sementara itu, di dalam perusahaan Tesla, Musk dikabarkan telah memecat salah satu wakil presiden yang berperan penting. Keputusan ini menyusul penurunan penjualan yang dialami Tesla, di mana mereka mengalami penjualan tahunan pertama yang menurun sejak peralihan besar-besaran menuju kendaraan listrik lebih dari satu dekade lalu. Penjualan terus merosot hingga paruh pertama tahun 2025, menambah tantangan baru bagi Musk dan timnya.
Dengan dinamika politik dan industri yang selalu berubah, posisi dan keputusan Musk terkait pajak dan kendaraan listrik akan terus menarik perhatian. Sikapnya yang tegas mencerminkan perdebatan lebih luas mengenai masa depan kendaraan listrik di tengah tantangan regulasi dan pasar saat ini.
