Dalam menghadapi persaingan global dalam bidang kecerdasan buatan (AI) antara Amerika Serikat (AS) dan China, negara-negara Asia Tenggara diimbau untuk tidak terjebak dalam pilihan antara kedua kekuatan besar tersebut. Julian Gorman, Kepala Regional Asia-Pasifik GSMA, menekankan bahwa memilih satu di antara keduanya akan menjadi langkah yang tidak produktif. Asia Tenggara memiliki ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap kedua negara tersebut, membuatnya tidak realistis untuk sepenuhnya berpihak pada salah satunya.
Gorman menegaskan bahwa fragmentasi teknologi harus dihindari, dengan fokus pada standardisasi agar kemajuan AI tetap bermanfaat secara kolektif, tanpa terjebak dalam dinamika konflik geopolitik. Dalam konteks ini, terdapat meningkatnya persaingan antara perusahaan-perusahaan AI dari AS, seperti Google dan Microsoft, dan perusahaan-perusahaan dari China, termasuk DeepSeek yang telah menarik perhatian karena biaya yang rendah dan pendekatan open source-nya.
Menurut George Chen, Managing Director di The Asia Group, metodologi open-source dari beberapa perusahaan China memberikan peluang bagi negara-negara berkembang untuk mengadaptasi model AI sesuai dengan kebutuhan lokal. Ini membuka jalan bagi kemandirian teknologi tanpa harus bergantung pada dominasi dua kekuatan besar tersebut. Namun, di sisi lain, produk perangkat keras, terutama cip AI dari Nvidia, tetap menjadi dominan dari AS, meski terdapat kendala dalam ekspor ke China.
Chen memberikan peringatan agar negara-negara di kawasan ini tidak terburu-buru dalam menentukan pilihan. Dia mendorong fokus pada pengoptimalan potensi ekonomi yang dimiliki setiap negara sambil menciptakan inovasi. Gorman juga menunjukkan bahwa sejarah telah menunjukkan ketegangan yang ada antara kedua kekuatan tersebut bukan hal baru bagi Asia Tenggara, yang sebelumnya telah melakukan kolaborasi dalam sektor-sektor lain.
Keunggulan kawasan ini dalam pengembangan AI juga sangat signifikan. Dengan ekosistem aplikasi yang kuat, populasi muda, dan biaya riset dan pengembangan yang relatif rendah, Asia Tenggara dapat menjadi lahan subur bagi pertumbuhan AI. Hal ini terlihat dari investasi yang meningkat dalam infrastruktur AI, seperti di Malaysia, yang berupaya mendatangkan perusahaan teknologi global dengan tujuan mempercepat transfer pengetahuan.
Gorman menambahkan bahwa Asia Tenggara bisa berperan sebagai forum netral bagi AS dan China untuk membahas implementasi AI yang bertanggung jawab. Misalnya, Singapura telah menerapkan Shared Responsibility Framework dalam upaya menangani penipuan lintas negara. Namun, tantangan masih ada; regulasi AI global saat ini masih terbatas dan belum ada kerangka hukum yang komprehensif dari AS maupun negara-negara ASEAN.
Chen menyatakan bahwa kerja sama kawasan sangat dibutuhkan untuk menyusun pendekatan bersama yang dapat memperkuat posisi Asia Tenggara dalam kebijakan dan pengembangan AI global. Membangun kerangka hukum yang lebih solid akan memberi negara-negara Asia Tenggara kekuatan dalam merumuskan tindak lanjut terkait perkembangan teknologi yang cepat ini.
Dengan semua faktor ini, Asia Tenggara tampak dihadapkan pada peluang yang besar dalam mengembangkan kapasitas teknologi AI-nya sendiri dengan cara yang inovatif dan adaptif, sambil tetap beroperasi dalam ekosistem global yang diwarnai ketegangan antara AS dan China. Pengembangan yang berkelanjutan dalam bidang ini memorandumkan pentingnya kolaborasi internasional dan regional untuk menciptakan masa depan yang lebih inklusif dan bermanfaat bagi semua.
