Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia mengalami berbagai masalah serius yang menuntut perhatian dan perbaikan segera dari pemerintah, khususnya Badan Penyelenggara Haji yang baru dibentuk. Persoalan ini mencakup mulai dari pengelolaan kuota haji hingga transparansi dana yang sangat besar, dengan potensi dampak negatif yang bisa mengancam keberlangsungan penyelenggaraan haji di masa depan.
Permasalahan Kuota Haji dan Negosiasi dengan Arab Saudi
Profesor Murniati Mukhlisin, penasihat Center for Sharia Economic Development, Institute for Development of Economics and Finance (CSED-INDEF), menegaskan bahwa untuk penyelenggaraan haji 2026, pemerintah tidak bisa lagi menganggap enteng persoalan yang ada. Ia mengingatkan adanya ancaman pengurangan kuota haji untuk Indonesia oleh Pemerintah Arab Saudi apabila proses negosiasi dan pengelolaan tidak diperbaiki. “Penyelenggaraan ibadah haji tahun depan, tahun 2026, tidak bisa lagi main-main, tidak bisa lagi bercanda,” ungkap Prof. Murniati pada 19 Agustus 2025.
Salah satu titik krusial kegagalan pemerintah adalah pembatalan kuota haji Furoda, yang bagi sebagian kalangan merupakan kesempatan bagi jemaah Indonesia untuk melaksanakan haji di luar kuota resmi. Hal ini dianggap sebagai simbol lemahnya kemampuan negosiasi pemerintah dalam masalah haji dan umrah. Dengan adanya Badan Penyelenggara Haji yang baru, harapan besar diletakkan pada peningkatan kualitas negosiasi agar kuota haji tetap optimal dan pelayanan jemaah dapat lebih baik.
Transparansi dan Tata Kelola Dana Haji
Dana haji Indonesia mencapai angka Rp188,86 triliun pada 2025, jumlah yang sangat besar dan merupakan milik jutaan umat Muslim yang mendaftar haji. Namun, tata kelola dana ini masih menimbulkan kritik dari berbagai pihak karena minimnya transparansi kepada publik. Prof. Murniati mengungkapkan bahwa selama ini informasi yang diberikan bersifat terbatas dan teknokratis sehingga sulit dipahami oleh masyarakat umum.
Keterbukaan informasi menjadi pilar utama untuk membangun kepercayaan dan memastikan dana dikelola dengan baik. Kurangnya transparansi mengundang keraguan dan bisa berdampak negatif pada partisipasi masyarakat dalam ibadah haji.
Optimasi Investasi dan Dampak Ekonomi
Dana haji saat ini didominasi oleh investasi konservatif seperti deposito syariah dengan imbal hasil yang rendah. Menurut Prof. Murniati, ini merupakan tantangan struktural karena dana tersebut belum digunakan secara optimal untuk mendorong pembangunan ekonomi umat. CSED-INDEF merekomendasikan agar pemerintah mengalihkan sebagian investasi ke sektor riil yang memberikan dampak lebih besar seperti:
- Properti halal (real estat)
- Rumah sakit syariah
- Energi bersih
Langkah ini dianggap penting untuk menopang sekitar 4,2 juta pekerja yang bergantung pada sektor haji dan umrah serta membantu mengurangi defisit pembiayaan operasional haji yang mencapai Rp7,5 triliun pada 2024.
Koordinasi Kelembagaan yang Lemah
Permasalahan lainnya adalah koordinasi antara lembaga yang menangani haji, mulai dari Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), hingga operator haji yang sering tumpang tindih perannya. Tidak adanya roadmap nasional tentang haji dan umrah hingga tahun 2045 juga membuat pengelolaan dana serta pelayanan sebagai satu kesatuan masih tersebar dan tidak terintegrasi.
Prof. Murniati bersama CSED-INDEF mengusulkan pembentukan lembaga baru setingkat kementerian untuk mengintegrasikan kebijakan regulasi, pelayanan, serta pengelolaan dana haji. Hal ini diharapkan dapat menyederhanakan sistem, meningkatkan koordinasi, dan memudahkan pengawasan sehingga permasalahan yang ada bisa segera diatasi dan penyelenggaraan haji memperlihatkan perbaikan signifikan.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Mengingat pentingnya ibadah haji bagi umat Islam sekaligus besarnya dana yang dikelola, pemerintah dituntut untuk meningkatkan kedisiplinan, keterbukaan, dan profesionalisme dalam pengelolaan haji. Upaya serius dalam melakukan reformasi menyeluruh sangat dibutuhkan agar pelayanan haji bisa memenuhi standar modern sekaligus sesuai prinsip syariah.
Perbaikan ini bukan hanya soal teknis layanan, tetapi juga memastikan bahwa hak jemaah terpenuhi, dana dikelola dengan amanah, dan hubungan diplomatik dengan Arab Saudi terjaga dengan baik sehingga kuota haji tidak berkurang. Transformasi ini menjadi tugas bersama yang harus didukung semua pihak agar penyelenggaraan haji berjalan lancar dan bermartabat, sesuai harapan jutaan jemaah Indonesia.
