Menteri Ketenagakerjaan Yassierli langsung mengambil langkah cepat menguatkan integritas dan mempercepat reformasi di kementeriannya menyusul penetapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penetapan tersangka atas Noel dan delapan pegawai Kemenaker lainnya ini menjadi momentum bagi Yassierli untuk melakukan pembenahan menyeluruh.
Yassierli mengungkapkan bahwa dirinya telah memanggil seluruh pimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama secara bertahap guna mengevaluasi penataan dan digitalisasi layanan perizinan yang sudah berjalan di kementeriannya. “Konsolidasi menyeluruh di internal kementerian ini penting agar pelayanan publik tidak terganggu dan proses reformasi bisa dipercepat,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Selasa, 26 Agustus 2025.
Penguatan Integritas Melalui Pakta Integritas
Salah satu fokus utama Yassierli adalah memperkuat penerapan pakta integritas di seluruh jajaran Kemenaker. Sekitar seribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PJK3) tercatat telah menandatangani pakta integritas, dan Menaker menekankan agar ini tidak hanya menjadi simbol, melainkan diimplementasikan secara nyata. Dengan cara ini, Kemenaker berharap dapat meminimalisir praktik-praktik korupsi, pungli, dan pemerasan yang merusak pelayanan publik.
Kementerian Ketenagakerjaan juga menjalin kerja sama aktif dengan KPK. Yassierli menegaskan pentingnya kolaborasi tersebut dalam menggali fakta dan data terkait kasus yang tengah ditangani agar proses penyidikan bisa berjalan transparan dan akuntabel.
Pembentukan Tim Manajemen Perubahan dan Evaluasi Layanan
Selain menguatkan integritas, Yassierli juga menginstruksikan pembentukan Tim Manajemen Perubahan lintas direktorat. Tim ini berfungsi untuk mengevaluasi secara menyeluruh seluruh layanan di lingkungan Kemenaker dan memperkuat sistem pengendalian risiko. Upaya ini bertujuan agar tata kelola manajemen Kemenaker semakin bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Seluruh koordinator dan sub-koordinator di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 dikumpulkan oleh Menaker untuk menggali komitmen bersama dalam menjaga integritas dan profesionalitas serta meningkatkan kualitas pelayanan. Hal ini menjadi langkah nyata agar jajaran Kemenaker siap menghadapi tantangan dan melakukan inovasi demi kemudahan layanan bagi masyarakat.
Rotasi dan Pencopotan Pejabat Bermasalah
Menindaklanjuti temuan yang bersifat merusak organisasi, Yassierli menyatakan siap melakukan rotasi dan pencopotan terhadap pejabat serta staf Kemenaker yang diduga terlibat langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas pungli dan pemerasan. Langkah ini menjadi bagian dari agenda reformasi struktural yang tengah berjalan di kementeriannya.
Agenda reformasi ini mencakup beberapa poin penting berikut:
- Penataan ulang layanan dan regulasi agar lebih mudah diakses dan dipahami.
- Penguatan manajemen risiko untuk mencegah korupsi dan penyimpangan.
- Percepatan digitalisasi demi transparansi dan akuntabilitas tata kelola.
Menurut Yassierli, reformasi tersebut harus terus berjalan dan diperkuat agar Kemenaker mampu memberikan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan profesional.
Komitmen Pemerintah dalam Membangun Tata Kelola Bersih
Kasus penetapan tersangka terhadap Noel dan beberapa pegawai Kemenaker memang memberikan sinyal kepada seluruh instansi pemerintahan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara serius dan sistematis. Menteri Ketenagakerjaan menunjukkan itikad kuat untuk memimpin perubahan dari dalam dengan memperketat pengawasan dan membangun budaya kerja yang berintegritas.
Dengan langkah konsolidasi dan reformasi yang cepat, Kemenaker berupaya menjaga kepercayaan publik serta memastikan bahwa proses pelayanan ketenagakerjaan tetap berjalan lancar tanpa hambatan yang bersumber dari praktik korupsi.
Langkah nyata yang tengah dijalankan oleh Menaker Yassierli merupakan bagian penting dari transformasi birokrasi yang diharapkan mampu menjadi teladan bagi kementerian lain di pemerintahan. Seiring berjalannya proses hukum terhadap Noel dan pegawai lain, komitmen integritas internal akan terus menjadi fokus utama demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.