Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyatakan keyakinannya bahwa gaya kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang disebut "gaya koboi" bisa berperan dalam melonggarkan kebijakan uang ketat yang selama ini diterapkan oleh bank sentral. Hal ini diungkapkan Said saat Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR RI, Senin, 23 September 2025.
Kebijakan uang ketat, yang biasa dilakukan melalui kenaikan suku bunga, penjualan surat berharga, peningkatan cadangan kas, serta pembatasan kredit, bertujuan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Namun, gaya pengelolaan keuangan ala Purbaya diyakini DPR bisa membuka ruang untuk kelonggaran kebijakan tersebut, terutama dari sisi pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN).
Said menegaskan bahwa pihaknya optimistis dengan pendekatan kredibel yang diambil Menkeu terkait penetapan suku bunga SBN 10 tahun yang sudah disepakati sebesar 6,9 persen dalam RAPBN 2026. Harapannya, kebijakan ini akan menekan beban biaya yang harus ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Terbukti dalam satu bulan terakhir kondisi ini menunjukkan perbaikan yang diharapkan terus berlanjut," ujarnya.
Harapan terhadap Kebijakan Fiskal dan Industri Nasional
Lebih lanjut, Banggar DPR memandang APBN 2026 sebagai pijakan strategis untuk mengawali kebangkitan industri nasional yang terdampak berbagai tekanan ekonomi global. Said menyoroti pentingnya revitalisasi industri dasar nasional dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, seperti sektor tekstil, pertanian, dan energi. Program hilirisasi yang didukung kebijakan pemerintah diharapkan dapat mempercepat ekspansi sektor industri nasional, mendukung kemandirian ekonomi serta penciptaan lapangan kerja.
Said menyampaikan, "Dukungan kebijakan hilirisasi tentu hal itu akan semakin mempercepat ekspansi industri-industri nasional yang menjadi basis penggerak ekonomi rakyat."
Prioritas APBN 2026: Program Makan Bergizi Gratis
Salah satu fokus penting dalam APBN 2026 adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 335 triliun. Program ini menjadi tonggak prioritas pemerintah guna memperbaiki gizi dan kesehatan masyarakat secara luas, terutama kelompok rentan. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi pembangunan jangka panjang.
Langkah Konkret Penguatan Pengelolaan Keuangan Negara
Said juga menegaskan bahwa dalam mengawal pengelolaan keuangan, khususnya penerbitan SBN, Banggar DPR memberikan dukungan terhadap gaya kebijakan Purbaya yang dianggap berani dan inovatif. Pendekatan ini diharapkan akan menghasilkan efisiensi pembiayaan negara dan menyokong upaya pengendalian inflasi melalui kebijakan moneter dan fiskal yang sinergis.
Dengan dukungan penuh dari DPR, Menteri Keuangan diharapkan dapat terus melanjutkan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Ke depannya, pengelolaan fiskal yang cermat dan kebijakan uang yang longgar namun terukur diyakini bisa menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif.
Upaya relaksasi kebijakan uang ketat ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam menghadapi tantangan global, memperkuat daya saing industri dalam negeri, dan memfasilitasi pemulihan ekonomi pasca pandemi. Melalui sinergi antara pemerintah dan DPR, kebijakan fiskal dan moneter diharapkan mampu memberikan efek positif optimal bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
-
-
-
-
