Nilai tukar rupiah berhasil mencatat penguatan paling signifikan di antara mata uang negara-negara Asia pada Kamis sore, 2 Oktober 2025. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup pada level Rp16.598 per dolar Amerika Serikat, melonjak 37 poin atau sekitar 0,22 persen. Posisi ini semakin diperkuat oleh kurs referensi Bank Indonesia Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) yang menetapkan rupiah di angka Rp16.612 per dolar AS.
Dalam konteks regional, penguatan rupiah menonjol dibanding mata uang utama lain di Asia. Dolar Hong Kong justru mengalami pelemahan 0,02 persen, peso Filipina naik tipis 0,04 persen, dan yen Jepang bertambah 0,01 persen. Mata uang lain seperti ringgit Malaysia melemah 0,07 persen, dolar Singapura menguat 0,09 persen, won Korea Selatan naik 0,04 persen, dan baht Thailand menguat 0,22 persen. Dengan demikian, rupiah merupakan yang paling moncer dalam penguatan nilai tukar mata uang Asia pada hari tersebut.
Pengaruh Faktor Domestik dalam Penguatan Rupiah
Penguatan signifikan rupiah tidak lepas dari kebijakan stimulus ekonomi pemerintah Indonesia yang dinilai efektif memperkuat pertumbuhan ekonomi domestik. Pengamat ekonomi sekaligus ahli mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, menekankan bahwa kombinasi faktor global dan domestik turut mengerek nilai tukar rupiah.
Dari dalam negeri, pemerintah meluncurkan berbagai program akselerasi ekonomi sekaligus dukungan bagi sektor ketenagakerjaan. Salah satu program penting adalah penyediaan magang selama satu tahun untuk fresh graduate melalui platform SIAP Kerja yang dijadwalkan resmi dibuka pada 15 Oktober 2025. Program ini melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta di bawah koordinasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
Selain itu, sektor pariwisata mendapat insentif fiskal berupa pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta. Insentif ini menyasar sekitar 552.000 tenaga kerja di hotel, restoran, dan kafe. Sektor transportasi juga mendapat keringanan berupa diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) untuk 731.000 pekerja.
Program perumahan yang dicanangkan BPJS Ketenagakerjaan menargetkan pembangunan 100.050 unit rumah, dan sektor padat karya di bidang pekerjaan umum dan perhubungan direncanakan menyerap 215.000 tenaga kerja hingga akhir tahun. Komitmen pemerintah juga terlihat pada perpanjangan insentif fiskal hingga tahun 2029, termasuk keringanan PPh final 0,5 persen bagi UMKM dengan omzet sampai Rp4,8 miliar, serta insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk rumah hingga Rp2 miliar.
Faktor Global dan Kondisi Eksternal
Di sisi eksternal, dinamika penguatan rupiah juga dipengaruhi oleh perkembangan di Amerika Serikat. Shutdown pemerintah AS masih berlangsung karena kongres gagal menyepakati anggaran belanja negara pekan ini. Situasi ini memperburuk ketidakpastian ekonomi Amerika, terlebih dengan ancaman Presiden Donald Trump untuk memecat pegawai federal dalam jumlah besar, yang berpotensi memperburuk pasar tenaga kerja.
Selain itu, data penggajian nonpertanian yang sangat dipantau pasar harus ditunda karena dampak shutdown, sehingga pasar belum menerima konfirmasi terbaru terkait kondisi pekerjaan AS. Namun, data penggajian swasta yang dirilis beberapa hari sebelumnya menunjukkan adanya pendinginan pasar tenaga kerja, sehingga investor memandang peluang Federal Reserve untuk menurunkan suku bunga lebih lanjut masih terbuka. Prospek pelonggaran moneter ini diperkirakan meningkatkan aliran modal ke aset berisiko seperti rupiah.
Penguatan rupiah yang paling menonjol di Asia ini mencerminkan sinergi kebijakan domestik yang responsif dan dinamika global yang masih penuh ketidakpastian. Bank Indonesia dan pemerintah terus menjaga stabilitas nilai tukar melalui instrumen yang adaptif agar momentum ini berlanjut.
Dengan langkah-langkah stimulus dan kebijakan fiskal yang konsisten, rupiah diharapkan tidak hanya menguat sementara, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi secara lebih luas di tengah tantangan geopolitik dan ekonomi global. Pemerintah juga tetap memantau kondisi eksternal agar dapat mengambil langkah tepat dan cepat dalam menjaga perekonomian nasional.
Source: www.suara.com
