Utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang digagas pada era Presiden Joko Widodo makin menjadi beban bagi pemerintah, terutama Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka menyatakan ketidakinginannya menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menalangi utang proyek infrastruktur berskala besar tersebut.
Purbaya mengusulkan agar utang KCJB yang kini semakin membelit pengelola proyek, yakni Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara, diselesaikan langsung oleh pihak yang bertanggung jawab dan memperoleh manfaat finansial dari proyek tersebut, bukan dibebankan kepada APBN dan pada akhirnya seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya usai kunjungannya ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Senin, 13 Oktober 2025.
Beban Utang Terus Menumpuk, APBN Terancam Jadi Tumpuan
Kementerian Keuangan menghadapi dilema terkait pembayaran utang proyek yang hingga kini belum selesai pelunasannya. Menteri Purbaya menyoroti ketidakadilan fiskal yang selama ini terjadi. Menurutnya, Danantara menerima lebih dari 80% dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seharusnya beban utang dari proyek KCJB juga menjadi tanggung jawab Danantara secara proporsional.
“Whoosh dikelola oleh Danantara kan, Danantara sudah ambil 80% lebih dividen dari BUMN, harusnya mereka tarik dari situ aja,” ujar Purbaya tegas. Ia menilai tidak logis jika keuntungan dari BUMN dialirkan ke Danantara, tetapi saat menghadapi risiko rugi atau utang proyek justru disandarkan pada APBN. “Kalau pakai APBN dulu agak lucu, karena untungnya ke dia (Danantara), susahnya ke kita,” lanjutnya.
Permintaan Pengelolaan Utang oleh Danantara
Purbaya berharap ada kejelasan pertanggungjawaban yang lebih adil dan transparan dari Danantara terhadap proyek KCJB. Sebagai pihak yang secara signifikan menerima dividen dari BUMN, Danantara dalam pandangannya harus mampu mengelola dan melunasi utang proyek yang menjadi warisan ini. Hal ini selain demi keadilan fiskal juga untuk meringankan beban pemerintah pusat dan masyarakat.
Pernyataan ini muncul di tengah tekanan kebutuhan pemerintah untuk mengendalikan defisit anggaran dan menjaga stabilitas fiskal negara. Menurut data kementerian, utang infrastruktur seperti KCJB memang berdampak pada alokasi anggaran negara yang seharusnya dapat difokuskan pada pembangunan sosial dan sektor produktif lainnya.
Dampak Proyek Mercusuar dan Tantangan Keuangan Negara
Proyek kereta cepat yang dianggap sebagai “mercusuar” infrastruktur era Jokowi ini memang menjadi tonggak sejarah, namun menghadirkan problematika utang yang kompleks. Proyek ambisius tersebut sempat mengundang pujian karena potensi mengubah wajah transportasi nasional, tapi kini diterpa polemik keuangan.
Tidak hanya persoalan utang, proyek ini juga menghadapi tantangan lainnya seperti ketepatan waktu penyelesaian dan biaya yang membengkak. Hal ini semakin memperumit kewajiban pemerintah untuk memastikan dana publik digunakan dengan efektif dan efisien.
Data Utama terkait Proyek KCJB dan Utangnya
- Pengelola Proyek: Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara)
- Pendapatan/Beban: Danantara menerima lebih dari 80% dividen BUMN
- Sumber Pembayaran Utang yang Diusulkan: Pengelola proyek, bukan APBN
- Dampak Potensial: Resiko pembebanan utang pada APBN mengganggu stabilitas fiskal
Menkeu Purbaya menekankan pentingnya koordinasi dan tanggung jawab kolektif dalam menangani utang proyek ini. Pemerintah perlu mendorong mekanisme yang melibatkan Danantara secara penuh agar utang tidak menambah beban fiskal yang harus ditanggung seluruh rakyat.
Sebagai langkah ke depan, evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan proyek infrastruktur dan pengawasan penggunaan anggaran perlu diperkuat agar dampak finansial bisa diminimalisir. Pemerintah juga harus memastikan agar keuntungan bisnis BUMN bisa dioptimalisasi untuk penyelesaian kewajiban pembayaran utang tanpa membebani APBN dan publik.
Utang warisan proyek kereta cepat ini menjadi contoh penting bagi pemerintah dalam mengelola pembiayaan proyek strategis. Keputusan-keputusan fiskal yang diambil kini akan sangat menentukan keberlanjutan pembangunan dan kesehatan keuangan negara di masa mendatang.
Source: www.suara.com
