ASEAN telah menyepakati pembaruan perjanjian perdagangan barang melalui penandatanganan The Second Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA Upgrade). Langkah ini bertujuan untuk memodernisasi aturan perdagangan di kawasan dan meningkatkan daya saing serta integrasi ekonomi kawasan ASEAN.
Penyerahan naskah perjanjian ATIGA Upgrade dilakukan oleh Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia Tengku Zafrul Abdul Aziz sebagai Ketua Dewan ASEAN Free Trade Area (AFTA) kepada Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn. Indonesia sendiri telah menandatangani perjanjian tersebut pada 25 Oktober 2025, bersama negara-negara anggota ASEAN lain seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Sementara itu, Kamboja dan Laos menandatangani secara ad referendum dan Myanmar bersama Vietnam dijadwalkan mengikuti pada November 2025.
Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, menyatakan bahwa pembaruan ATIGA ini penting untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks dan memperkuat integrasi ekonomi regional. “Ini merupakan langkah penting untuk memperkuat pasar dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan serta rantai pasok yang tangguh dan berdaya saing,” ujar Budi pada Senin (27/10/2025).
Isi Pembaruan ATIGA Upgrade
Protokol pembaruan ATIGA mencakup sejumlah aspek strategis untuk mendukung modernisasi perdagangan ASEAN, antara lain:
- Memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu bersaing dalam perdagangan intra-ASEAN.
- Meningkatkan konektivitas rantai pasok di seluruh negara anggota untuk efisiensi dan ketahanan yang lebih baik.
- Mendorong praktik perdagangan yang berkelanjutan, sejalan dengan tren global menuju ekonomi hijau.
- Menyediakan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa guna mempercepat dan mempermudah penyelesaian konflik dagang.
Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI, Djatmiko Bris Witjaksono, menambahkan bahwa Indonesia berhasil mempertahankan aturan khusus terkait komoditas strategis seperti beras dan gula dalam pembaruan ini. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan dalam negeri, sekaligus tetap mendukung keterbukaan perdagangan antarnegara anggota ASEAN.
Dampak dan Peluang bagi Ekonomi ASEAN
Nilai perdagangan antarnegara ASEAN pada tahun 2024 tercatat mencapai US$ 823,1 miliar, yang setara dengan 21,4% dari total perdagangan kawasan. Dengan pembaruan perjanjian ATIGA, ASEAN berharap dapat mendorong ekspansi akses pasar bagi UMKM dan meningkatkan kualitas rantai pasok yang semakin terintegrasi dan berkelanjutan.
ATIGA Upgrade juga dianggap sebagai upaya strategis untuk merespons dinamika geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global. "Melalui protokol ini, ASEAN dapat memperkuat daya saing dan memperbaiki posisi tawar di pasar global," kata Menteri Budi Santoso.
Pembaharuan ini sejalan dengan tujuan ASEAN untuk menciptakan pasar tunggal yang lebih efisien dan inklusif, sekaligus mendukung transformasi digital dan praktek perdagangan yang ramah lingkungan. Hal ini diharapkan dapat memberikan fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang di kawasan.
Langkah Selanjutnya
Setelah penandatanganan ATIGA Upgrade, negara-negara anggota menyiapkan mekanisme implementasi teknis dan koordinasi lintas institusi. Di Indonesia, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Investasi akan melakukan sosialisasi dan pembaruan regulasi terkait untuk memastikan pelaksanaan perjanjian berjalan optimal.
Beberapa negara anggota seperti Myanmar dan Vietnam dijadwalkan menandatangani naskah perjanjian pada November 2025, yang akan memperkuat konsensus dan komitmen ASEAN terhadap reformasi perdagangan ini.
Implementasi pembaruan ATIGA ini diharapkan berjalan beriringan dengan penguatan komitmen negara anggota untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi dan menangkal ketidakpastian global, sekaligus menjadikan ASEAN sebagai kawasan perdagangan bebas yang lebih modern, inklusif, dan berdaya saing.
Source: www.beritasatu.com
-
-
-
-
