Bertemu Purbaya, Forum Pemred Dorong Kebijakan No Tax For Knowledge untuk Pendidikan Bebas Pajak

Dorongan Forum Pemred untuk Kebijakan No Tax For Knowledge

Forum Pemimpin Redaksi Indonesia mengajukan inisiatif kebijakan “no tax for knowledge” kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Inisiatif ini bertujuan memberikan stimulus fiskal bagi sektor penyebaran ilmu pengetahuan seperti media, penerbitan, dan institusi pendidikan.

Kebijakan ini diungkapkan Forum Pemred dalam acara Run for Good Journalism 2025 yang digelar di Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta Selatan, pada 16 November 2025. Ketua Forum Pemred Retno Pinasti menegaskan pentingnya mendukung keberlanjutan media dengan kebijakan tersebut.

Urgensi Mendukung Industri Media Melalui Pajak

Media berperan penting melawan hoaks, misinformasi, dan disinformasi dalam kondisi masyarakat saat ini. Retno menjelaskan, pengurangan pajak terutama diberikan kepada lembaga jurnalistik yang terverifikasi dan mampu menyajikan edukasi dan informasi akurat.

Menurut Retno, dukungan fiskal berupa pengurangan atau penghapusan pajak dapat memperkuat daya tahan media agar lebih fokus mengedukasi masyarakat. Ini sekaligus mendorong peran media menjaga kualitas informasi dan integritas jurnalisme Indonesia.

Respons Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

Menkeu Purbaya menyambut baik inisiatif tersebut dan menyadari tantangan bisnis media yang semakin berat. Ia menyebutkan bahwa saat ini situasi ekonomi yang melambat turut memengaruhi pendapatan industri media.

Dalam diskusi dengan para pemred, Purbaya menilai bahwa kritik konstruktif dari media kepada pemerintah sangat dibutuhkan agar ekonomi tidak terpuruk. Jurnalis memiliki tanggung jawab moral mengawasi kebijakan ekonomi dan memberikan masukan yang relevan.

Peran Media Dalam Pemulihan Ekonomi

Purbaya menegaskan pentingnya peran media dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Media yang kuat dan sehat dapat membantu pemerintah menyampaikan informasi kebijakan dengan tepat dan meningkatkan literasi publik.

Menurutnya, investasi dalam sektor media serta penurunan beban pajak dapat menjadi solusi agar industri pers tetap berdaya saing dan mampu bertahan dalam tekanan ekonomi. Hal ini sejalan dengan target pemerintah membangkitkan ekonomi Indonesia menuju pertumbuhan 6 persen di tahun berikutnya.

Langkah Forum Pemred dan Pemerintah ke Depan

1. Mendorong implementasi kebijakan “no tax for knowledge” untuk media dan institusi pendidikan.
2. Menyusun kriteria lembaga jurnalistik yang layak mendapat insentif pajak.
3. Memperkuat sinergi antara pemerintah dan media guna memerangi hoaks dan misinformasi.
4. Memastikan kebijakan fiskal mendukung keberlanjutan usaha media.

Kebijakan no tax for knowledge diharapkan menjadi stimulus bagi tumbuhnya ekosistem informasi berkualitas. Dukungan fiskal yang terarah dan tepat sasaran bakal memperkuat posisi media sebagai pilar demokrasi dan sumber pengetahuan masyarakat.

Dengan adanya perhatian dan dorongan ini, diharapkan pemerintah segera merumuskan regulasi yang mendukung industri media dan edukasi sehingga bisa memberi manfaat luas bagi kemajuan bangsa. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun menegaskan kesiapan untuk melibatkan media dalam proses pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.