Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menolak keras perbandingan negaranya dengan Venezuela yang sempat mencuat akibat pernyataan Presiden AS Donald Trump. Nielsen menegaskan bahwa Greenland adalah negara demokratis dengan sistem pemerintahan yang stabil dan tidak sedang dalam ancaman pengambilalihan oleh negara asing. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Jenewa untuk meredakan kekhawatiran publik atas wacana pengambilalihan Greenland oleh Amerika Serikat.
Nielsen menjelaskan bahwa situasi di Greenland berbeda jauh dibandingkan Venezuela, yang baru-baru ini mengalami operasi militer dan penangkapan Presiden Nicolas Maduro oleh AS. "Negara kami tidak tepat dibandingkan dengan Venezuela. Kami adalah negara demokratis dan telah demikian selama bertahun-tahun," ujarnya menegaskan. Dia menambahkan bahwa tidak ada kondisi yang memungkinkan AS mengambil alih wilayah tersebut secara tiba-tiba.
Menangani Kekhawatiran Publik dan Menegaskan Kedaulatan
Perdana Menteri Greenland mengakui adanya kekhawatiran yang berkembang di kalangan masyarakat atas pernyataan yang dilontarkan Presiden Trump. Ia menyatakan memahami harapan masyarakat kepada pemerintah Greenland atau Naalakkersuisut untuk menjaga kedaulatan wilayah. "Situasinya tidak seperti Amerika Serikat bisa mengambil alih Greenland. Itu bukan kondisinya. Karena itu, kita tidak perlu panik. Kita perlu memulihkan kerja sama baik yang selama ini terjalin," tambah Nielsen.
Dalam konteks ini, Nielsen juga menentang pembahasan atau spekulasi yang berkisar pada potensi operasi militer di Greenland. Ia menganggap pembicaraan terkait hal itu tidak pantas dan tidak sesuai dengan realitas yang ada. Pernyataan ini menjadi penting sebagai langkah untuk menegaskan bahwa Greenland tidak sedang dalam ancaman agresi militer dari kekuatan manapun.
Penolakan Komunikasi Tidak Langsung dan Ajakan Dialog
Nielsen mengkritik keras cara komunikasi yang dilakukan melalui media dan jalur tidak langsung terkait wacana pengambilalihan Greenland. Ia menilai pendekatan seperti itu tidak menghormati kedaulatan dan martabat negara. Oleh sebab itu, pemerintah Greenland meminta agar komunikasi berlangsung secara langsung dan transparan demi menjaga hubungan yang baik dengan Amerika Serikat.
Pemerintah Greenland juga menyerukan persatuan internal di antara masyarakat dan menjaga solidaritas dengan negara-negara sekutu. Nielsen menegaskan bahwa pemerintahnya telah melakukan segala upaya yang diperlukan untuk mempertahankan posisi Greenland. "Kita harus menunjukkan bahwa kita bersatu sebagai masyarakat. Kita juga harus menunjukkan persatuan dengan negara-negara yang menjadi sekutu kita," jelasnya.
Respons Denmark dan Dukungan Internasional
Keinginan Presiden Trump terhadap Greenland bukan hal baru dan memang telah menimbulkan gejolak diplomatik. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen sempat mengingatkan Trump untuk menghentikan ancaman terkait rencana pengambilalihan tersebut. Denmark merupakan negara induk yang memiliki hubungan otonom dengan Greenland. Oleh sebab itu, isu kedaulatan pulau ini juga mendapat perhatian dari pemerintah Denmark.
Selain itu, dukungan kuat juga datang dari beberapa negara Eropa dan Uni Eropa yang menolak gagasan agar masa depan Greenland bisa ditentukan oleh kekuatan luar. Mereka menekankan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Greenland. Pernyataan ini memperkuat posisi Greenland dalam mempertahankan kedudukannya secara independen dari campur tangan asing.
Data Penting Terkait Perspektif Greenland dan AS
- Greenland memiliki sistem pemerintahan demokratis yang stabil selama bertahun-tahun.
- Kekhawatiran muncul usai Presiden AS menyatakan ingin mengambil alih Greenland secara langsung.
- Pemerintah Greenland menolak pembahasan operasi militer atau pengambilalihan paksa.
- Komunikasi langsung antara pemerintah Greenland dan AS diperlukan untuk menghindari ketegangan.
- Denmark dan Uni Eropa memberikan dukungan penting untuk mempertahankan kedaulatan Greenland.
Situasi ini menandai ketegangan geopolitik di wilayah Arktik, yang semakin menarik perhatian global karena potensi sumber daya dan posisi strategis Greenland. Tekanan dari AS untuk penambahan pengaruh di kawasan ini dinilai oleh pemerintah Greenland sebagai tantangan keamanan dan kedaulatan yang harus dihadapi dengan tegas dan diplomatis. Pemerintah wilayah ini terus aktif menjaga hubungan internasional dengan menegaskan identitas demokratis serta kedaulatan pulau mereka di panggung dunia.
