Pemerintah Kabupaten Bantul menghadapi tantangan berat dalam pengelolaan anggaran tahun 2026. Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) mengharuskan pengelolaan keuangan yang lebih cermat. Meski terjadi pengurangan dana, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik tidak boleh menurun demi memenuhi kebutuhan masyarakat.
Penyesuaian anggaran juga berdampak pada program pemberdayaan masyarakat. Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP) mengalami pengurangan alokasi dana dari sebesar Rp 50 juta per padukuhan menjadi Rp 40 juta per tahun. Namun, pemerintah daerah tetap mengalokasikan minimal 40 persen dari anggaran tersebut khusus untuk penanganan kemiskinan. Ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjaga kesejahteraan warga meskipun menghadapi keterbatasan sumber dana.
Optimisme dan Akuntabilitas sebagai Kunci Pengelolaan
Dalam pengarahan kepada para Panewu, Lurah, dan Badan Musyawarah Kalurahan (Bamuskal) di seluruh Bantul, Bupati Abdul Halim menekankan pentingnya optimisme dan akuntabilitas. Ia mengingatkan bahwa penurunan anggaran bukan berarti pelayanan harus lemah. “Pelayanan publik tidak boleh loyo walau APBD dan APBKal turun,” ujarnya. Hal ini menjadi semangat bagi seluruh pihak untuk tetap produktif dan berinovasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
Abdul Halim juga mengakui risiko ketidakpuasan masyarakat karena berkurangnya kegiatan akibat penyesuaian anggaran. Namun, ia meminta agar kalurahan tetap berperan sebagai ujung tombak pembangunan dengan menjaga kualitas layanan. Tidak hanya itu, bupati juga mendorong tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Ia menekankan bahwa akuntabilitas bukan sekadar memenuhi aspek hukum, melainkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara politik kepada masyarakat. Artinya, kegiatan yang didanai harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga.
Respon Kalurahan terhadap Penurunan Anggaran
Beberapa kalurahan menunjukkan respons proaktif untuk menjaga kualitas pelayanan publik di tengah pembatasan anggaran. Lurah Pleret, Taufiq Kamal, misalnya, mengajak masyarakat terlibat langsung dalam proses perencanaan dan penganggaran. Melalui penggunaan teknologi seperti Google Spreadsheet dan Google Meet, warga dapat memantau perubahan anggaran secara real time. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi serta memastikan prioritas program tetap terlaksana.
Begitu pula Kalurahan Sriharjo yang dipimpin oleh Titik Istiyawatun Khasanah, memandang keterbatasan anggaran sebagai kesempatan untuk berinovasi dan memperluas sumber dukungan. Selain Dana Desa, kalurahan ini aktif membangun jaringan kerja sama dengan kampus dan lembaga swasta. Upaya kolaboratif ini bertujuan memperoleh bantuan dalam bentuk non-finansial maupun dana tambahan agar pelayanan publik tetap optimal.
Berikut langkah strategi kalurahan dalam menghadapi penurunan anggaran:
- Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran secara transparan.
- Memanfaatkan teknologi digital untuk monitoring anggaran dan penyuluhan publik.
- Membangun jejaring kolaborasi lintas sektor untuk mendapatkan dukungan tambahan.
- Menyusun prioritas program dengan fokus pada kebutuhan mendesak masyarakat.
- Meningkatkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.
Pendekatan ini menunjukkan komitmen kalurahan Bantul untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan efektif dan efisien. Meskipun ruang fiskal semakin sempit, langkah-langkah inovatif dan partisipatoris diyakini mampu menjaga stabilitas dan kualitas layanan kepada masyarakat.
Secara keseluruhan, situasi penurunan anggaran di Kabupaten Bantul menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah. Sikap optimis dan akuntabilitas yang diperkuat oleh Bupati Abdul Halim Muslih juga menjadi pijakan bagi pemerintah daerah dan kalurahan. Dengan mengedepankan transparansi dan kolaborasi, Bantul tetap bertekad memberikan pelayanan publik terbaik tanpa mengorbankan kualitas meskipun menghadapi keterbatasan anggaran.
