BNPB memastikan pendidikan terus berjalan meskipun kondisi sekolah terdampak banjir di Aceh sangat terbatas. Sebagai respons cepat, BNPB mendirikan tenda darurat sebagai ruang kelas sementara agar siswa tetap dapat belajar dengan layak.
Tenda peleton berukuran 6×12 meter disiapkan lengkap dengan fasilitas penunjang yang dibutuhkan. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan bahwa tenda ini merupakan hasil kerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.
Tenda Darurat di Sekolah Terdampak Banjir
Salah satu sekolah yang mendapat bantuan tenda ini adalah SD Negeri 2 Lokop di Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur. Gedung sekolah tersebut rusak parah dan tidak bisa digunakan setelah banjir bandang melanda. Pada hari pertama semester genap, para siswa hanya belajar dengan alas terpal tanpa atap memadai.
Tenda darurat juga didirikan untuk SD IT An-Nur di Kabupaten Pidie Jaya. Sekolah ini kini menggelar kegiatan belajar mengajar menggunakan fasilitas tenda sementara. Langkah ini menjadi solusi cepat agar proses belajar tidak terhenti meski sekolah mengalami kerusakan.
Data Sekolah Terdampak Banjir dan Longsor di Aceh
Badan data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat ada 2.756 satuan pendidikan yang terdampak banjir dan longsor. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.226 sekolah sudah kembali beroperasi meski sebagian masih dalam tahap pemulihan.
BNPB berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan Kemendikdasmen dalam mempercepat perbaikan atau pembangunan kembali gedung sekolah yang rusak. Selain itu, Kemendikdasmen juga akan memberikan tunjangan untuk guru dan bantuan pendukung lain pascabencana.
Kurikulum Adaptif untuk Mendukung Proses Pembelajaran
Pemerintah menerapkan kurikulum adaptif bertahap untuk mengatasi dampak bencana pada pendidikan. Kurikulum ini bertujuan memberikan dukungan psikososial sekaligus memulihkan kualitas pembelajaran.
Berikut tiga fase kurikulum adaptif yang diterapkan:
- Fase Tanggap Darurat (0-3 bulan): Fokus pada pembelajaran minimum esensial seperti literasi, numerasi, kesehatan, keselamatan, dukungan psikososial, dan edukasi mitigasi bencana.
- Fase Pemulihan Dini (3-12 bulan): Kurikulum berbasis krisis dengan integrasi mitigasi bencana dalam mata pelajaran, program pemulihan pembelajaran fleksibel, dan asesmen transisi.
- Fase Pemulihan Lanjutan (1-3 tahun): Integrasi permanen pendidikan kebencanaan, penguatan kualitas pembelajaran, pengembangan pengetahuan berbasis ketahanan, serta sistem pengawasan dan evaluasi pendidikan darurat.
Abdul Muhari menyatakan bahwa upaya ini merupakan kolaborasi lintas sektor yang penting untuk memulihkan kehidupan masyarakat terdampak. Fokus utama adalah membangun ketahanan pendidikan agar proses belajar tetap berlangsung meskipun di tengah bencana.
Penanggulangan dampak bencana dengan mendirikan tenda darurat dan melakukan adaptasi kurikulum menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga hak belajar anak-anak terdampak. Inisiatif ini juga menjadi contoh penting bagaimana respons penanggulangan bencana harus menyeluruh, tidak hanya pemulihan fisik tetapi juga aspek pendidikan.
Upaya ini diharapkan mampu meminimalisir gangguan pada proses belajar serta meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan sekolah menghadapi bencana di masa depan. Dengan dukungan fasilitas sementara dan pendekatan kurikulum adaptif, pendidikan di Aceh pasca-banjir dapat terus tumbuh dengan lebih kuat dan resilien.
